LINEPERISTIWA.COM — MIND ID resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPK untuk menghubungkan sistem pengaduan internal OpenMIND ke sistem penanganan dugaan tindak pidana korupsi lembaga antirasuah. Kerja sama berdurasi lima tahun ini ditujukan agar tata kelola holding pertambangan negara lebih transparan dan akuntabel. Bagi publik, langkah ini membuka jalur pelaporan yang lebih terhubung langsung ketika ada dugaan penyimpangan di sektor mineral dan batu bara.
Perjanjian kerja sama diteken Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI Eko Marjono di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Penandatanganan itu menandai komitmen holding industri pertambangan pelat merah tersebut untuk menegakkan integritas di seluruh lingkup grup usaha.
MIND ID memegang mandat mengelola, mengolah, dan memberi nilai tambah atas kekayaan mineral dan batu bara nasional melalui program hilirisasi. Karena itu, tata kelola yang bersih dinilai menjadi fondasi mutlak agar mandat tersebut berjalan optimal.
Apa Isi Kerja Sama MIND ID dan KPK
Melalui PKS ini, sistem pengaduan internal MIND ID, OpenMIND, terhubung langsung dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Cakupannya meliputi asistensi KPK dalam penyusunan aturan internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi bersama, serta pertukaran informasi berstandar kerahasiaan tinggi.
Integrasi ini diposisikan sebagai early identification tool untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini. Sekaligus memperkuat pengendalian internal di seluruh entitas holding.
Alasan MIND ID Tempuh Jalur Ini
Maroef menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi bukan sekadar formalitas. Menurutnya, amanat kedaulatan atas aset strategis bangsa tidak boleh tercederai praktik penyimpangan atau fraud.
"MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi demi menopang pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Maroef dalam keterangan resminya.
"Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud. Integrasi OpenMIND bersama KPK adalah langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh," ujarnya.
Siapa yang Merasakan Dampaknya
Efek paling langsung menyentuh karyawan dan mitra kerja di seluruh entitas MIND ID. Saluran pengaduan yang terhubung ke KPK memberi kepastian bahwa laporan dugaan penyimpangan tidak berhenti di meja internal perusahaan.
Bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang, mekanisme ini membuka ruang pelaporan yang lebih terstruktur. Pengawasan publik terhadap pengelolaan mineral dan batu bara pun berpeluang lebih ketat karena ada jalur koordinasi dan pertukaran informasi dengan lembaga antirasuah.
Investor juga berkepentingan atas langkah ini. Pengendalian internal yang lebih kuat menekan risiko operasional dan reputasi yang kerap membayangi sektor pertambangan, terutama saat harga komoditas bergejolak.
Konteks: Hilirisasi dan Risiko Tata Kelola
Hilirisasi menjadi agenda utama MIND ID sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Rantai nilai tambah yang panjang, dari tambang hingga smelter dan produk turunan, membuka titik rawan penyimpangan yang harus ditutup sejak awal.
Perjanjian berjangka lima tahun memberi ruang bagi KPK dan MIND ID untuk menyusun aturan internal yang lebih rapi, memperkuat penanganan pengaduan, serta menjaga kerahasiaan informasi pelapor. Dengan begitu, integritas pengelolaan pertambangan nasional diuji bukan hanya lewat capaian produksi, tetapi juga lewat seberapa bersih prosesnya berjalan.
