LINEPERISTIWA.COM — Komisi B DPRK Jayawijaya meminta Disperindag setempat menghentikan pembagian kupon BBM subsidi dan menggantinya dengan barcode sesuai ketentuan Pertamina. Permintaan ini muncul setelah rapat bersama sejumlah instansi mencatat penyalahgunaan kupon yang memicu antrean panjang serta kelangkaan biosolar dan pertalite di Wamena.
Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Roby Lokobal menyampaikan hasil rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemkab Jayawijaya dan pemangku kepentingan urusan BBM. Rapat itu sepakat menghentikan kupon BBM subsidi yang selama ini dibagikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat.
Kupon dinilai sebenarnya membantu mengatur kendaraan berplat nomor Papua Pegunungan dan yang pajaknya hidup agar memperoleh BBM subsidi. Namun kewenangan itu disalahgunakan sebagian oknum.
Mengapa Kupon Diminta Dihentikan
Menurut Roby, kupon dipakai oknum masyarakat untuk membeli BBM subsidi melebihi kapasitas harian. Akibatnya antrean di agen penyalur memanjang dan sebagian warga tidak kebagian.
Kondisi itu membuat biosolar dan pertalite langka di pasaran. Harga kedua jenis BBM subsidi tersebut ikut melambung cukup tinggi.
"Kami sudah turun ke lapangan dan menemukan banyak sekali hambatan dalam pengisian BBM bersubsidi di setiap agen penyalur minyak dan solar (APMS) karena menggunakan kupon," kata Roby.
Barcode Pertamina Jadi Pengganti
Rapat menyepakati kupon diganti barcode sesuai ketentuan Pertamina yang sudah berjalan di seluruh Indonesia. Roby menyebut sistem barcode belum diterapkan di wilayah Papua Pegunungan, yang selama ini hanya memakai kupon Disperindag.
"Kami telah sepakat dalam rapat hari ini (Rabu), supaya kupon dihentikan dan diganti dengan barcode sesuai dengan ketentuan Pertamina yang telah berjalan di seluruh Indonesia," ujarnya.
Komisi B mendorong penerapan barcode secepat mungkin untuk menekan kecurangan dalam pengambilan BBM subsidi.
Menunggu Peraturan Bupati
Plt Kepala Disperindag Kabupaten Jayawijaya Lekius Yikwa menyatakan hasil pertemuan akan disampaikan kepada kepala daerah. Hasil itu didorong menjadi peraturan bupati (Perbup) terkait barcode BBM subsidi dan harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.
"Kami sudah mendengar dan mencatat semua masukan dalam pertemuan ini, hasil ini akan disampaikan kepada pimpinan dan sesegera mungkin didorong menjadi Perbup terkait barcode BBM bersubsidi dan harga eceren tertinggi (HET) BBM bersubsidi di pasaran sehingga tidak memberatkan masyarakat," kata Lekius.
Belum ada keterangan resmi soal tanggal mulai berlakunya penghentian kupon maupun jadwal penerapan barcode di Jayawijaya. Informasi lanjutan dapat diakses melalui Disperindag Kabupaten Jayawijaya dan Pertamina.
Dampak bagi Pengguna BBM Subsidi
Warga yang selama ini mengandalkan kupon perlu bersiap dengan mekanisme pendaftaran barcode begitu aturan resmi terbit. Kendaraan berplat Papua Pegunungan dengan pajak hidup menjadi kelompok yang diarahkan memperoleh BBM subsidi lewat sistem baru.
Hingga Perbup ditetapkan, tidak ada kepastian apakah kupon masih berlaku sementara atau langsung dicabut. Pembeli sebaiknya tidak menimbun BBM subsidi maupun membeli dari penjual tanpa izin resmi.
Keluhan soal penyaluran BBM subsidi bisa disampaikan ke Disperindag Kabupaten Jayawijaya dan kanal pengaduan Pertamina. Waspadai pihak yang menjanjikan barcode atau kuota BBM subsidi dengan imbalan uang.
