Mosi Tidak Percaya Terhadap Ketua DPRD Dumai, Hasrizal : Murni Persoalan Lembaga

Kota Dumai (Riau), Lineperistiwa.com

Mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Kota Dumai Agus Purwanto sudah bergulir dan sebanyak 20 anggota Dewan ikut membubuhkan tanda tangan. Beritanya pun telah viral di masyarakat dan beragam komentar bermunculan, pastinya terjadi pro dan kontra sesuai sudut pandang serta persepsi masing-masing. Banyak pihak menuding mosi tidak percaya tersebut ada yang mendalangi dan sarat muatan politis. Bahkan pihak paling dominan menjadi tertuduh mendalangi lahirnya mosi tersebut adalah Partai Demokrat dimana Agus Purwanto sebagai kader dan menempa karier politiknya.

Menanggapi gonjang-ganjing yang terus bergulir, awak media berinisiatif menghubungi salah satu anggota Dewan yang ikut berpartisipasi dalam mosi tidak percaya tersebut.

Beliau adalah Hasrizal yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Lembaga Legislatif Dumai. 

Kepada media ini melalui panggilan telepon Rabu malam (16/03/2022), sosok politikus kawakan tersebut menjelaskan dengan detail, berikut rangkuman yang awak media dapat.

"Mosi tidak percaya ini bukan ujuk-ujuk langsung timbul atau katakan dadakan seperti itu, sebenarnya persoalan ini sudah lama dan ini puncak akumulasi yang terjadi selama ini. Namun mungkin publik atau masyarakat tidak mengetahui kebenaran sesungguhnya,dan lagi kita di Legislatif belum pernah mengeksposnya keluar", ujar Hasrizal awali penjelasan.

Lanjutnya "Apalagi mosi tidak percaya ini dikait-kaitkan dengan partai Demokrat, itu tidak benar bahkan narasi berkembang diluaran sana partai Demokrat menyuruh kita membuat mosi tidak percaya tersebut, itu terbalik bahkan kita yang sebenarnya meminta kepada Demokrat untuk mengevaluasi kadernya sebagai Ketua DPRD", tegas politisi yang sudah bercokol 4 periode di Legislatif Dumai itu.

"Malahan untuk mosi tidak percaya kita minta Demokrat serius menyikapi persoalan ini. Kalau Demokrat santai-santai saja dan tidak ikut bereaksi maka sangat pantas jika timbul pertanyaan, ada apa dengan pengurus Demokrat Kota Dumai, minta evaluasilah kadernya jangan kayak gitu. Yang kita rasakan sekarang banyak permasalahan dan pada akhirnya berdampak terhadap kelembagaan itu sendiri", sebut politisi yang dikenal gaya bicara ceplas-ceplos jika terkait kebenaran dan kepentingan orang banyak.

"Kalau ada yang menyatakan kita disuruh Demokrat itu salah besar. Mana bisa kita diatur sama partai politik lain sementara kita sama-sama partai yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas untuk bisa bercokol di Senayan. Marah nanti Ketua Umum (Ketum) kita kalau tahu kadernya di daerah tunduk dan manut dengan perintah partai lain", tanggapnya.

Terkait banyak tudingan dan katanya sarat unsur politis itu tidak benar. Kita siap berdiskusi atau berdialog dengan masyarakat atau siapa saja dan dimana saja apakah itu di kedai kopi, caffe atau di kantor Dewan. Dan kita akan jelaskan dan siap buka-bukaan apa sebenarnya terjadi selama ini di lembaga perwakilan rakyat Dumai.

"Siap sangat siap berdialog dan berdiskusi untuk menjelaskan terkait mosi tidak percaya. Bila perlu kita buka-bukaan cara kepemimpinan, dan saya sebagai ketua Fraksi PAN siap untuk semua itu. Intinya kita ingin lembaga Wakil Rakyat ini kedepannya lebih baik dan lebih bermartabat lagi. Lahirnya mosi tidak percaya bukan karena suka atau tidak suka. Ini murni ada pelanggaran kode etik dan yang namanya kode etik tidak bisa dibeber begitu saja ke publik ada mekanisme".

"Namun saya kasih contoh dan salah satu kelemahan di DPRD Dumai sekarang ini misalnya kita mau rapat Paripurna dan biasanya kita akan undang perwakilan Forkominda jam rapat pada undangan misalnya tertulis pukul 14.00 WIB dan rapat terkadang baru dimulai pukul 15.00 WIB. Selalu saja molor dan kejadian itu kerap terulang dan molornya bukan tanggung-tanggung dan salah satu penyebab ketua jarang hadir dalam rapat Paripurna".

"Undangan itu kan terdiri dari pimpinan lembaga lain dan kita selaku tuan rumah harus menyambut dengan baik dan harus ada koordinasi namun selama tidak terjadi, bahkan tidak ada upaya merangkul kawan-kawan dari Fraksi lain, akhirnya tidak ada komunikasi jadi kalau kita buka-bukaan ibarat kata pepatah "seperti menepuk air didulang" itulah salah satu penyebab mosi tidak percaya timbul, dan itu tidak ada urusan dan kaitan dengan partai Demokrat kita tidak ikut campur dan ini murni persoalan lembaga".

"Jikapun ada persoalan internal di Demokrat itu urusan mereka, lembaga DPRD ini terdiri 30 anggota Dewan dan terhimpun dari 8 Fraksi, perlu diketahui karena kondisi tersebut berapa banyak pegawai minta mundur atau mutasi sehingga kinerja di DPRD berjalan tidak maksimal kerap terjadi bongkar-pasang jabatan, kalau tidak percaya tanya saja langsung ke pegawai yang mundur itu, mereka bukan dipindahkan tetapi minta pindah", ungkapnya menyebut satu persatu pegawai di Sekretariat Dewan (Sekwan) yang sudah hengkang.

"Itu bisa dibuktikan dan ini fakta cuma orang takut berbicara atau segan, masyarakat Dumai harus paham apa yang terjadi di DPRD sekarang dan yang paling miris lembaga DPRD itu apakah masih ada di Dumai atau tidak, ini pertanyaan penting, ketua DPRD timbul dari lembaga DPRD yang ditinggikan selangkah dari 30 anggota DPRD yang lain, dan perlu di ingat Agus Purwanto ditunjuk oleh partainya dan wajar saja jika Demokrat lakukan evaluasi apalagi setelah timbulnya mosi tidak percaya".

"Perlu juga disampaikan dan saya harap masyarakat dapat mencerna dengan baik, pada akhir tahun 2018 kita di DPRD menganggarkan pengadaan 3 unit mobil untuk pimpinan DPRD dan itu berdasarkan Undang-Undang, maka dibelilah tahun 2019 dengan asumsi pimpinan Dewan wajib mendapatkan sarana transportasi yaitu mobil dinas jabatan untuk mereka pakai dalam menjalankan fungsinya dan sebagai kehormatan bagi pimpinan Dewan itu sendiri, selanjutnya pemakaian diatur dengan sebuah Perwako".

"Untuk ketua DPRD Dumai platnya atau nomor kendaraan BM 3 R dan itu simbol pimpinan lembaga Legislatif Dumai, lembaga pemerintahan di Dumai ada 3 yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, jadi ketua DPRD memakai BM 3 dan pertanyaannya sekarang mobil Pajero BM 3 itu dimana ada tidak yang melihat keberadaannya, perlu digaris bawahi jika Daerah sudah menyediakan kendaraan dinas jabatan maka pimpinan bersangkutan tidak boleh menerima tunjangan transportasi, itu ada aturannya dan termasuk bagian kode etik juga, jadi masyarakat harus tahu itu ", sebutnya.

"Belum lagi heboh masalah pribadi tetapi nama lembaga ikut terbawa-bawa sehingga secara pribadi saya menilai marwah lembaga Dewan sekarang tidak ada lagi dan ikut tercoreng meski sebenarnya tidak ada kaitan. Malahan ada informasi sebuah kejadian kerah baju ditarik-tarik salah seorang masyarakat didepan pegawai dan ada juga anggota Dewan lain, isunya seperti itu dan mayoritas yang ada di Dewan mengetahui tentu ini sangat memalukan, sebenarnya persoalan itu akan dibawa keranah hukum karena termasuk perbuatan tidak menyenangkan namun setelah kita telusuri duduk persoalan faktanya bisa berbalik, dan ini bukan kejadian pertama". ungkap adik Zainal Abidin mantan wakil ketua DPRD sebelumnya.

"Saya tegaskan, bukan karena partai Demokrat karena kita sayang lembaga ini, Dumai terdiri dari 328 ribu jiwa kalau salah satu ketua Lembaga Tinggi Negara seperti itu sikapnya, akan kacau-balau dan dimana fungsi pengawasan serta sosial kontrol kan tidak berjalan, terkait sebuah mosi hal biasa kita hanya menyampaikan urusan selanjutnya di Badan Kehormatan (BK) nantinya mereka melanjuti, mau diganti atau tidak urusan internal Demokrat sebab mereka pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) Dumai, hak mereka menunjuk siapa ketua DPRD, dan perlu digaris bawahi ini bukan Pergantian Antar Waktu (PAW) tetapi hanya roling biasa bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD)", ungkapnya lagi.

Menanggapi celotehan masyarakat dan beberapa kelompok bahwa Dewan seperti kurang kerjaan, dan lebih baik mengurus minyak goreng yang sekarang sangat sulit didapat, Hasrizal kembali menjelaskan kepada awak media.

"Kita bukan tidak mengurus minyak goreng, Dewan ini lembaga Politik bukan lembaga Tekhnis tetapi karena kita sebagai lembaga Politik kita bisa memanggil Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai mitra kerja untuk memperhatikan keresahan yang terjadi di masyarakat, terutama sekarang ini berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng, untuk itu sudah kita kerjakan dengan memanggil Disperindag, dan rapat kerja (Raker) dengan lnstansi terkait sudah kita lakukan agar kelangkaan minyak goreng di Dumai segera teratasi". ujar Hasrizal menjawab tudingan miring.

"Intinya sekali lagi disampaikan bahwa mosi tidak percaya jangan dikait-kaitkan dengan pihak lain, dan tidak ada aroma politis murni menyangkut lembaga, jika ada pihak ingin berdiskusi atau berdialog terkait mosi tidak percaya kita siap lakukan, dimana saja dan kapan saja biar semua orang mengetahui kebenaran sesungguhnya, dan tidak menjadi polemik serta debat kusir berkepanjangan, saya Hasrizal sebagai ketua Fraksi PAN siap lakukan semua itu". tutupnya menjawab keraguan publik.***(Tim Media)