Pencarian

ESDM Bantah TN Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang, Tak Ada Izin Terbit

Rabu, 18 November 2026 • 06:03:01 WIB
ESDM Bantah TN Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang, Tak Ada Izin Terbit
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan TN Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

LINEPERISTIWA.COM — Kementerian ESDM memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026, dan menegaskan belum ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di sana. Penegasan ini menjawab kekhawatiran publik soal nasib kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir badak Jawa tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak masuk sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Wilayah yang diatur dalam keputusan itu hanya sebagian perairan laut di sekitar taman nasional, bukan daratan kawasan konservasi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan tidak ada izin tambang apa pun yang telah diterbitkan, baik di perairan sekitar TNUK maupun di dalam kawasan taman nasional. Proses penetapan wilayah pertambangan sendiri telah berjalan sejak 2013, jauh sebelum keputusan terbaru ini terbit.

Jejak Usulan Sejak 2013

Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Sejak itu, sebagian perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali lewat Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan itu sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten.

WUP Bukan Izin Menambang

Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun Dwi menekankan penetapan WUP berbeda jauh dari izin menambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Prosesnya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Fungsi Konservasi Tetap Utuh

Dwi memastikan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK. Kawasan ini dikenal sebagai habitat terakhir badak Jawa yang populasinya tinggal sekitar 80 ekor.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Kementerian ESDM menyatakan berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi. Bagi masyarakat sekitar TNUK dan pegiat lingkungan, kepastian ini menjadi penanda bahwa status kawasan lindung tidak otomatis gugur hanya karena masuk perencanaan tata kelola mineral nasional.

Sumber: finance.detik.com

Follow lineperistiwa.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks