Pencarian

BPBL 2026 Sambung Listrik Gratis 250.000 Rumah, Ini Kriteria Penerimanya

Selasa, 17 November 2026 • 11:21:01 WIB
BPBL 2026 Sambung Listrik Gratis 250.000 Rumah, Ini Kriteria Penerimanya
Program BPBL menargetkan sambungan listrik gratis bagi 250.000 rumah tangga prasejahtera pada 2026.

LINEPERISTIWA.COM — Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menargetkan 250.000 rumah tangga prasejahtera mendapat sambungan listrik gratis pada 2026, naik dari 220.845 rumah tangga pada 2025. Keluarga miskin yang belum teraliri listrik perlu memastikan namanya masuk data penerima agar tidak terlewat. Pemerintah juga menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga 100 persen pada 2029, dengan perhatian khusus wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah memaparkan capaian program energi yang menyentuh rumah tangga kurang mampu di hadapan para pemimpin negara Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina. Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu dalam forum tersebut.

"Kami juga terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan di negara kami sendiri," ujar Prabowo dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/11/2026).

Bagi masyarakat, bagian yang paling relevan bukan soal forum internasionalnya, melainkan program yang menyangkut dapur dan meteran listrik rumah: Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), harga energi bersubsidi yang ditahan, dan pengelolaan tambang rakyat.

Besaran Bantuan dan Cakupan Penerima

BPBL menyasar keluarga prasejahtera yang belum memiliki sambungan listrik. Jumlah rumah tangga penerima bertambah dari 155.429 pada 2024 menjadi 220.845 pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 250.000 rumah tangga pada 2026.

Bahan keterangan resmi tidak menyebut nominal rupiah bantuan per rumah tangga maupun batas daya yang dipasang. Informasi besaran biaya yang ditanggung negara dapat ditanyakan melalui kanal resmi Kementerian ESDM.

Selain BPBL, Program Listrik Desa (Lisdes) memperluas jaringan listrik ke 955 lokasi desa atau dusun pada 2024, naik menjadi 1.403 lokasi pada 2025, dan diproyeksikan 2.065 lokasi pada tahun ini. Rasio elektrifikasi nasional kini tercatat 99,8 persen.

Siapa yang Berhak Menerima BPBL

Kriteria yang disebut dalam bahan adalah keluarga prasejahtera yang belum menikmati sambungan listrik. Pemerintah memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dalam pengejaran target 100 persen pada 2029.

  • Rumah tangga prasejahtera tanpa sambungan listrik
  • Berada di wilayah yang sudah terjangkau jaringan, termasuk kawasan 3T
  • Terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah

Bahan tidak merinci ambang pendapatan, status kepemilikan rumah, atau persyaratan dokumen. Warga yang merasa memenuhi kriteria sebaiknya menanyakan langsung ke pemerintah desa atau kelurahan setempat.

Cara Mengecek Status Penerima

Bahan tidak memuat prosedur resmi pengecekan BPBL. Sebagai pegangan umum, warga bisa menempuh jalur berikut:

  1. Tanyakan ke kantor desa atau kelurahan apakah ada pendataan BPBL di wilayah tersebut
  2. Hubungi kanal layanan Kementerian ESDM untuk memastikan status usulan
  3. Simpan bukti pendataan agar mudah ditelusuri bila ada masalah

Jangan mempercayai pihak yang menjanjikan pemasangan listrik gratis dengan imbalan uang. Program ini dibiayai negara.

Harga Energi Subsidi Ditahan sampai September 2026

Pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi sepanjang Februari hingga September 2026. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, Biosolar Rp 6.800 per liter, dan LPG 3 kilogram Rp 12.750 per tabung.

Kebijakan harga itu menyangkut rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang sehari-hari bergantung pada bahan bakar dan gas melon. Tidak ada informasi tambahan soal perpanjangan setelah September 2026 dalam bahan.

Tambang Rakyat dan Sumur Minyak Masyarakat

Di sektor mineral, pemerintah menetapkan 2.046 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 100.764,97 hektare di 27 provinsi agar masyarakat bisa menambang secara legal.

Untuk sumur minyak masyarakat, program ini melibatkan 22 badan usaha masyarakat, terdiri dari 8 UMKM, 8 koperasi, dan 6 BUMD di 11 kabupaten. Hingga Oktober 2026, sebanyak 316,8 ribu barel minyak hasil produksi mereka telah dibeli negara.

"Energi bukan hanya soal pasokan, tetapi soal kesejahteraan rakyat. Rumah yang terang, harga energi yang terjangkau, dan lapangan kerja yang terbuka adalah cara sektor energi ikut mempercepat pengentasan kemiskinan," jelas Bahlil.

Kanal Pengaduan dan Peringatan Penipuan

Warga yang menemui pungutan liar saat pengurusan BPBL atau sambungan listrik bisa melapor ke kantor desa, kelurahan, atau kanal pengaduan Kementerian ESDM. Bahan tidak menyebut nomor kontak khusus.

Siapa pun yang meminta biaya administrasi untuk program bantuan listrik patut dicurigai. Pendataan penerima dilakukan pemerintah, bukan lewat perantara berbayar.

Sumber: cnbcindonesia.com

Follow lineperistiwa.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks