LINEPERISTIWA.COM — Pemerintah membuka peluang investor dan lembaga donor ikut membiayai relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Skema pendanaan konservasi ditawarkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. Langkah penyelamatan endemik ini dipicu ancaman tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau yang bisa memusnahkan populasi badak Jawa.
Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Djojohadikusumo menyebut relokasi badak Jawa menjadi keharusan karena posisi Ujung Kulon yang rentan bencana geologis. Ia memaparkan risiko itu dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ujar Hasim.
Skema Pendanaan Mirip Kerja Sama dengan Norwegia
Pembiayaan relokasi bakal menempuh jalur pendanaan konservasi, bukan semata anggaran negara. Hasim melihat ada peluang lembaga donor tertarik menanggung proyek tersebut. Ia mencontohkan pola kemitraan yang sudah berjalan dengan Norwegia sebagai rujukan.
"Saat ini kan ada 57 taman nasional, skemanya nanti bisa seperti kerja sama dengan Norwegia," ujar dia.
Indonesia baru saja mengumumkan perolehan dana US$ 100 juta dari Norwegia di sela COP31 pada Jumat (13/11). Dana itu diberikan atas keberhasilan menurunkan emisi karbon dari deforestasi periode 2021-2023 melalui mekanisme Result Based Contribution (RBC) kelima.
"Indonesia mencapai pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sedangkan Norwegia mengakui pencapaian ini melalui kontribusi berbasis hasil yang mendukung implementasi lebih lanjut," kata Hasim.
Norwegia Sudah Salurkan US$ 216 Juta Sebelumnya
Norwegia tercatat telah menyalurkan dana melalui skema berbasis hasil ini sebesar US$ 216 juta. Pendanaan tersebut merupakan pengakuan atas pengurangan emisi terverifikasi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Other Land Use/FOLU).
Bagi Hasim, nilai hutan melampaui fungsi ekonomi. "Hutan kita lebih dari sekadar sumber daya alam, itu adalah warisan kita, tanggung jawab kita, dan warisan yang harus kita lindungi untuk generasi mendatang," kata dia.
Dari sisi pemberi dana, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland menilai insentif berbasis hasil sebagai mekanisme yang sangat penting. Ketika perlindungan hutan membuahkan hasil, menurut dia, banyak pihak akan terdorong melakukannya.
Arti bagi Investor dan Lembaga Donor
Penawaran skema ini membuka ruang bagi investor yang ingin masuk ke proyek konservasi dengan tolok ukur hasil terverifikasi, bukan sekadar donasi. Pola RBC memberi kepastian pembayaran setelah capaian emisi diaudit, sehingga risiko gagal bayar relatif lebih terukur.
Relokasi badak Jawa sendiri menyimpan tantangan teknis: pemindahan satwa endemik yang sangat langka membutuhkan biaya besar, kesiapan habitat baru, dan pengawasan berkelanjutan. Belum ada angka resmi nilai proyek maupun tenggat relokasi yang dipaparkan dalam briefing tersebut.
Yang jelas, pemerintah kini memindahkan sebagian beban pembiayaan ke mitra internasional. Bila skema serupa Norwegia terealisasi, pendanaan konservasi Indonesia tidak lagi bergantung pada satu sumber, dan proyek penyelamatan spesies bisa berjalan tanpa menunggu siklus anggaran tahunan.
