LINEPERISTIWA.COM — Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat 2026 disalurkan Oktober hingga Desember melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, dengan nominal per tahap mulai Rp225.000 sampai Rp2.700.000. Penerima manfaat yang terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu memastikan status kepesertaan sebelum dana masuk. Pengecekan NIK KTP bisa dilakukan lewat ponsel melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan penerima PKH lewat sistem kriteria desil berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Keluarga Harapan sendiri merupakan bantuan bersyarat untuk keluarga miskin dan rentan, disalurkan bertahap dalam satu tahun melalui bank himpunan milik negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
Pada tahap keempat 2026, penyaluran berlangsung sejak Oktober sampai Desember. Warga yang merasa berhak namun belum yakin terdaftar sebaiknya mengecek lebih dulu, karena penetapan penerima sepenuhnya mengikuti data DTSEN, bukan pendaftaran mendadak menjelang pencairan.
Berapa Besaran Bantuan PKH per Tahap?
Nominal yang diterima tiap keluarga berbeda, tergantung komponen anggota keluarga yang terdaftar. Angka berikut adalah dana per tahap, bukan total setahun:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun)
- Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun)
- Siswa SD atau sederajat: Rp225.000 per tahap (Rp900.000 per tahun)
- Siswa SMP atau sederajat: Rp375.000 per tahap (Rp1.500.000 per tahun)
- Siswa SMA atau sederajat: Rp500.000 per tahap (Rp2.000.000 per tahun)
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap (Rp2.400.000 per tahun)
- Lanjut usia 60 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap (Rp2.400.000 per tahun)
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per tahap (Rp10.800.000 per tahun)
Satu keluarga bisa menerima lebih dari satu komponen, misalnya ibu hamil plus anak sekolah. Namun untuk anak usia dini, maksimal dua anak dihitung dalam satu keluarga.
Siapa yang Berhak Menjadi Penerima?
Kriteria penerima bersifat kumulatif. Artinya, semua syarat dasar harus terpenuhi, ditambah minimal satu komponen anggota keluarga:
- Warga Negara Indonesia dengan e-KTP dan KK aktif
- Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar di DTSEN
- Bukan anggota ASN, TNI, maupun Polri
- Tidak sedang menerima bantuan sosial sejenis dari kementerian atau lembaga lain
- Memiliki setidaknya satu komponen: ibu hamil atau menyusui, anak usia dini, anak usia sekolah SD/SMP/SMA, lansia 60 tahun ke atas, atau penyandang disabilitas berat
Karena syarat kedua menyangkut DTSEN, kepesertaan tidak bisa dipastikan hanya dari kondisi ekonomi sehari-hari. Warga perlu memeriksa basis data resmi.
Cara Cek Status Penerima Lewat HP
Verifikasi NIK KTP sebagai Penerima Manfaat (PM) PKH Tahap 4 bisa dilakukan online maupun offline. Untuk jalur online, siapkan NIK KTP yang valid dan koneksi internet:
- Buka portal https://cekbansos.kemensos.go.id/
- Masukkan NIK KTP yang valid
- Ketikkan kode verifikasi (captcha) yang tertera di layar
- Klik tombol "CARI DATA"
Jika terdaftar, sistem akan memuat identitas PM beserta status "YA" pada kolom bansos PKH. Alternatif lain lewat aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos yang diunduh dari Google Play Store atau App Store: buka aplikasi, registrasi akun bila belum punya akses, masuk ke menu "Cek Bansos", lalu ketikkan NIK KTP. Sistem akan menampilkan rincian data penerima, jenis bantuan, serta periode pencairan yang sedang aktif.
Bagi yang Kesulitan Akses Internet
Warga yang terkendala jaringan bisa mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) atau kantor kelurahan/desa setempat. Petugas operator akan memeriksa NIK KTP pada basis data resmi Kemensos. Pengecekan juga dapat dikonfirmasikan melalui pengurus RT/RW setempat.
Perlu ditegaskan, hasil pengecekan hanya menunjukkan status terdaftar atau tidak. Keputusan pencairan tetap mengikuti jadwal penyaluran tahap keempat yang berlangsung Oktober-Desember 2026.
Jadwal dan Kanal Penyaluran
Dana PKH Tahap 4 mengalir lewat bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Jadwal pasti per rekening atau per wilayah tidak dirinci dalam informasi resmi Kemensos yang dirilis lewat laman mereka, sehingga penerima disarankan memantau pengumuman desa atau menanyakan langsung ke pendamping PKH setempat.
Jika status terdaftar tetapi dana belum masuk hingga akhir periode tahap, jangan langsung menyimpulkan pencoretan. Konfirmasi ke pendamping atau operator Dinsos adalah langkah yang paling aman.
Waspadai Calo dan Pungli
PKH tidak memungut biaya apa pun untuk pengecekan maupun pencairan. Warga yang menemui permintaan uang agar "didaftarkan" atau "dipercepat" sebaiknya melaporkannya ke kanal pengaduan resmi Kemensos, kantor Dinsos, atau aparat desa. Jangan menyerahkan KTP dan KK kepada pihak yang mengaku bisa mengurus kepesertaan di luar jalur resmi.
