LINEPERISTIWA.COM — Kementerian Sosial mempertahankan penyaluran bantuan beras 10 kilogram dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi keluarga penerima manfaat, dengan pengecekan status kini bisa dilakukan lewat situs cekbansos.kemensos.go.id. Keluarga penerima manfaat aktif maupun warga yang merasa belum terdaftar perlu menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga agar pencocokan data berjalan lancar. Status penerima bisa dicek dari ponsel tanpa perlu datang ke kantor desa.
Kementerian Sosial menjalankan dua program bantuan pangan yang paling dinanti masyarakat kurang mampu: bantuan beras 10 kilogram dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako. Keduanya menyasar keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang datanya sudah terdaftar dalam sistem kementerian.
Yang berubah adalah cara mengeceknya. Warga tidak lagi harus mengantre di kantor desa atau kelurahan. Kementerian Sosial menyediakan layanan pengecekan daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id yang bisa diakses dari ponsel atau komputer berjaringan internet.
Besaran Bantuan Beras dan BPNT
Bantuan beras disalurkan dalam bentuk natura sebanyak 10 kilogram per keluarga penerima manfaat. Adapun BPNT disalurkan dalam bentuk saldo nontunai yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pangan di agen atau merchant yang bekerja sama.
Informasi mengenai nominal BPNT, frekuensi pencairan, dan total anggaran program tidak dirinci dalam bahan yang tersedia. Masyarakat dapat merujuk pada pengumuman resmi Kementerian Sosial untuk angka terbaru.
Siapa yang Berhak Menerima
Penerima kedua program adalah keluarga yang datanya tercatat sebagai penerima manfaat dalam sistem Kementerian Sosial. Untuk memastikan status, siapkan dokumen berikut sebelum mengecek:
- KTP atau Kartu Keluarga (KK) untuk mencocokkan nama lengkap dan alamat, mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan.
- Ponsel atau komputer dengan koneksi internet yang stabil untuk membuka situs pengecekan.
Kesesuaian data diri menjadi kunci. Nama dan alamat yang diinput harus sama dengan yang tercatat di KTP atau KK, karena sistem mencocokkan keduanya secara otomatis.
Cara Cek Status Penerima Lewat HP
Pengecekan bisa dilakukan dalam hitungan menit. Ikuti tahapan berikut:
- Buka aplikasi browser di ponsel, seperti Chrome, Firefox, atau Safari.
- Kunjungi laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Isi data wilayah sesuai alamat di KTP atau KK, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
- Masukkan nama lengkap penerima sesuai KTP.
- Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar, lalu kirim.
- Hasil pencarian akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bansos.
Jika nama tidak muncul, bukan berarti otomatis ditolak. Bisa jadi data belum diperbarui atau alamat yang diinput tidak persis sama dengan data kependudukan.
Jadwal Pencairan dan Bank Penyalur
Bahan yang tersedia tidak mencantumkan jadwal tahap pencairan, bulan penyaluran, maupun daftar bank penyalur untuk bantuan beras dan BPNT. Jadwal resmi biasanya diumumkan Kementerian Sosial melalui kanal resmi dan pemerintah daerah setempat.
Warga disarankan memantau pengumuman dari dinas sosial kabupaten/kota atau pendamping sosial di wilayah masing-masing, karena waktu penyaluran bisa berbeda antar daerah.
Jika Nama Belum Terdaftar
Warga yang merasa berhak tetapi namanya tidak muncul dapat mengajukan usulan sebagai penerima baru. Pengajuan dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat, yang akan meneruskan data ke dinas sosial untuk dimutakhirkan.
Proses ini memerlukan dokumen kependudukan dan kondisi ekonomi yang bisa diverifikasi petugas. Hasilnya tidak serta-merta langsung masuk daftar penerima, karena data harus melalui verifikasi berjenjang.
Waspadai Penipuan dan Pungli
Kementerian Sosial tidak memungut biaya apa pun untuk pengecekan maupun pencairan bansos. Warga perlu waspada terhadap pihak yang mengaku sebagai pendamping dan meminta uang agar nama masuk daftar penerima.
Laporan dugaan penipuan atau pungutan liar bisa disampaikan ke dinas sosial setempat, kantor desa atau kelurahan, atau kanal pengaduan resmi Kementerian Sosial. Simpan bukti komunikasi jika terjadi permintaan pembayaran tidak resmi.