Terkait Pengisian Kekosongan Kursi Wawako

DPC Demokrat Dumai Sebut Pernyataan Ketua Dewan Blunder, Tidak Mewakili Pikiran dan Sikap Politik Partai

Redaksi

Senin, 31 Januari 2022 - 12:19:20 WIB Di Baca : 4390 Kali

Cetak

DPC Demokrat Dumai Sebut Pernyataan Ketua Dewan Blunder, Tidak Mewakili Pikiran dan Sikap Politik Partai

Prapto Sucahyo (Ketua DPC Demokrat Dumai)

DUMAI (LPC) - Sebagaimana diketahui, terkait kekosongan jabatan kursi Wakil Walikota Dumai hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang telah dinyatakan berhalangan tetap melalui rapat paripurna DPRD pada 24 Mei 2020 lalu, beberapa waktu belakangan ini jadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat khususnya Kota Dumai.

Melalui saluran informasi yang ada baik pemberitaan media baik cetak maupun online, beberapa pihak yang merasa turut memperjuangkan pemenangan pasangan Paisal-Amris (PAS) pada Pilkada tahun 2020 bahkan tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana idealnya pengisian jabatan wakil walikota tersebut dilakukan.

Berbagai ulasan yang disajikan media terkait persoalan itupun tak jarang punya kecenderungan membangun opini ketimbang membahasnya dari pada aspek yuridis menurut ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, beragam pandangan masyarakat persoalan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota tersebut tentu dapat dimaklumi jika hal itu disampaikan oleh masyarakat awam.

Namun jika hal itu disampaikan oleh seorang ketua DPRD selaku pihak yang berkompeten terhadap pengisian kekosongan jabatan wakil walikota dumai tersebut, hal itu tentu tidak dapat dimaklumi.

Sebagaimana dilansir dalam pemberitaan KupasBerita.Com pada Jumat, 28 Januari 2022, Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Purwanto, ST dalam pernyataannya menyebutkan hingga setakad ini lembaga dewan belum ada menerima usulan nama secara resmi.

"DPRD belum ada menerima surat terkait usulan nama yang akan menggantikan posisi almarhum Pak Amris," Ujarnya.

Yang perlu digarisbahwahi dari pernyataan Ketua DPRD terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Dumai tersebut adalah bahwa DPRD belum menerima usulan nama calon Wakil Walikota Dumai.

Jadi menurutnya DPRD dalam posisi menunggu (pasif).

"Dengan demikian DPC Partai Demokrat Kota Dumai merasa perlu melakukan evaluasi pada jabatan tersebut karena bagi kami hal itu cukup menjelaskan ketidakpahamannya akan tugas dan wewenang DPRD. Pada kesempatan ini juga perlu kami tegaskan bahwa pernyataan ketua DPRD tersebut tidak mewakili fikiran dan sikap politik partai demokrat," Kata Cahyo selaku Ketua Demokrat Dumai (31/1).

Lanjutnya, Menurut ketentuan perundangan-undangan salah satu tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota adalah memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Hal itu cukup jelas diatur dalam Pasal 366 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai ketentuan Pasal 23 huruf d menyatakan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai tugas dan wewenang memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa dari 18 (delapan belas) bulan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 23 huruf d Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Tata Tertib DPRD Kota Dumai yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD Kota Dumai adalah memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

"Bahwa perihal Usulan Calon Wakil Walikota Dumai tersebut sesuai surat DPC Partai Demokrat Nomor:01/DPC.PD-DMI/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 ketua DPRD telah diperintahkan untuk memintakan hal itu kepada pimpinan partai politik pengusung pasangan PAS dan Walikota Dumai," Tutup Cahyo. (Red)