LINEPERISTIWA.COM — Presiden Prabowo Subianto menempatkan Indonesia di urutan ketujuh negara dengan ekonomi terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Angka itu disebutnya sebagai bukti kekuatan daya beli riil Indonesia, meski di sisi lain ia mengakui kekayaan negara masih dinikmati segelintir penduduk.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakortas TPAKD) di Jiexpo Kemayoran, Kamis (22/10). Menurutnya, parameter PPP menghitung kemampuan daya beli nyata suatu negara, bukan sekadar nilai output dalam dolar.
"Berarti kemampuan daya beli nyata dari banyak negara, Indonesia ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia," kata Prabowo dalam forum tersebut.
Daya Beli Kuat, tapi Kesenjangan Jadi Catatan
Prabowo menilai posisi itu menunjukkan Indonesia punya fondasi ekonomi yang kuat. Kemampuan berusaha, katanya, tidak lagi hanya datang dari pelaku usaha besar, tetapi juga dari pengusaha kecil.
Namun ia langsung menyoroti persoalan distribusi. Kekayaan Indonesia, menurut Prabowo, masih belum sepenuhnya dirasakan rakyat yang paling membutuhkan. Ekonomi negara dinilai hanya dinikmati oleh 1% penduduk.
"Bayangkan, (disparitas) kekayaan Rp 50 triliun dengan Rp 2 juta. Masih cukup banyak rakyat miskin yang perlu kami angkat tingkat hidupnya," ujarnya.
Pemerintah Klaim Sudah di Jalur Perbaikan
Meski begitu, Prabowo menyatakan Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Selama puluhan tahun, kekayaan Indonesia dibiarkan bocor luar biasa. Pemerintah mengklaim terus membenahi hal itu dengan berpedoman pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia meminta publik tidak mengharapkan perbaikan instan. "Perbaikan ini tidak langsung terjadi seketika, kami tidak punya tongkat ajaib, seperti tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman," ucapnya.
Penyelundupan Jadi Sasaran Koreksi
Dalam forum berbeda, Prabowo menyoroti maraknya penyelundupan sebagai kebocoran ekonomi yang harus dihentikan. Ia menyebut penyelundupan sebagai aksi penikaman terhadap bangsa yang berupaya membunuh ekonomi.
Komoditas yang disebut diselundupkan ke luar negeri antara lain timah, emas, batu bara, kayu, bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dan pupuk subsidi. Sementara penyelundupan ke dalam negeri dicontohkan lewat narkotika dan barang impor yang membuat pabrik domestik tutup.
"Penyelundupan keluar, harta kekayaan kita diselundupkan, timah, emas, batu bara, kayu, BBM subsidi dan Pupuk subsidi diselundupkan," kata Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Rabu (21/10).
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha dan Investor
Posisi ketujuh dunia versi PPP memberi gambaran ukuran pasar domestik yang besar, modal penting bagi investor yang melihat prospek konsumsi jangka panjang. Namun sinyal yang sama juga datang dengan peringatan: daya beli yang terkonsentrasi di kelompok atas membatasi kedalaman pasar riil.
Bagi pelaku usaha, pernyataan Prabowo soal penyelundupan BBM dan pupuk subsidi mengisyaratkan pengetatan pengawasan di sepanjang rantai distribusi. Kebijakan yang menyasar kebocoran komoditas strategis berpotensi mengubah struktur biaya di sektor energi dan pertanian.
Pemerintah menyatakan tidak akan lagi mempertahankan sistem yang membiarkan penyelundupan berjalan. "Kita sekarang dipaksa untuk memilih menghadapi kesulitan, kenyataan yang intinya menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia," ujarnya.
