LINEPERISTIWA.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan pembayaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 331,4 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 74,2% dari target APBN 2026 dan melonjak 52,1% dibanding periode sama tahun lalu. Angka ini penting bagi rumah tangga pengguna BBM bersubsidi, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, dan petani penerima pupuk bersubsidi yang ingin memastikan pasokan tetap tersedia. Pemerintah menyalurkan dana ini bulanan ke PLN dan Pertamina agar produk subsidi tidak langka di pasaran.
Rinciannya, subsidi mencapai Rp 177,1 triliun dan kompensasi Rp 154,4 triliun. Pada Agustus 2025, pembayaran serupa hanya Rp 218 triliun. Artinya ada selisih lebih dari Rp 100 triliun dalam setahun.
"Realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan Rp 331,4 triliun dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBNKita di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026).
Ke Mana Dana Rp 331,4 Triliun Mengalir
Suahasil menjelaskan pembayaran lebih tinggi ini bertujuan memberi ruang keuangan bagi Pertamina dan PLN. Dengan begitu, produk subsidi tetap tersedia di masyarakat dan tidak tersendat pasokannya.
Pembayaran kini dilakukan bulanan, bukan menumpuk di akhir tahun. Pola ini disebut membuat arus kas kedua perusahaan pelat merah lebih terkendali.
"Tahun lalu sampai dengan akhir Agustus yang sudah dibayarkan ke PLN dan Pertamina itu Rp 218 triliun. Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu Rp 331 triliun, Rp 100 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," bebernya.
Konsumsi BBM, LPG, Listrik, dan Pupuk Kompak Naik
Kenaikan pembayaran subsidi sejalan dengan meningkatnya konsumsi produk bersubsidi di masyarakat. Realisasi volume BBM mencapai 11.578 ribu kiloliter, tumbuh 8,8% secara tahunan.
Konsumsi LPG 3 kg naik 2,6% yoy menjadi 5,04 juta kg. Pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1% yoy, kini mencapai 43,3 juta pelanggan.
Di sektor pertanian, volume pupuk bersubsidi naik 23%. Jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga tumbuh 5,9%.
"Ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah, memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025," kata Suahasil.
Apa Artinya bagi Rumah Tangga Penerima Manfaat
Pembayaran yang lebih cepat dan rutin bertujuan menjaga ketersediaan BBM bersubsidi, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, dan pupuk di tingkat pengecer maupun agen. Bagi rumah tangga dan petani yang terdaftar sebagai penerima, kelancaran pasokan ini yang paling terasa dampaknya.
Pemerintah belum merinci apakah ada perubahan kriteria penerima atau penambahan kuota pada sisa tahun anggaran 2026. Informasi resmi soal kriteria dan penyaluran dapat diakses melalui kanal Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait.
Waspadai Modus Penipuan Berkedok Bantuan
Masyarakat diimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan jasa mengurus penerimaan subsidi dengan imbalan uang. Penyaluran subsidi dan kompensasi tidak memungut biaya apa pun dari penerima manfaat.
Jika menemukan pungutan liar atau dugaan penipuan terkait penyaluran subsidi, laporkan ke kanal pengaduan resmi pemerintah atau aparat setempat. Simpan bukti transaksi dan komunikasi untuk mempercepat penanganan.
