LINEPERISTIWA.COM — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan ekspor listrik ke Singapura hanya jalan jika harga sesuai hitungan Indonesia, dan meminta Danantara tidak mudah dilobi pihak yang ingin menekan tarif. Pemerintah memilih mengamankan pasokan dalam negeri ketimbang menjual energi di bawah nilai keekonomian.
Bahlil secara khusus mengingatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara agar tidak terpengaruh upaya lobi pihak tertentu yang ingin menurunkan nilai jual listrik. Menurut dia, posisi tawar Indonesia harus dijaga karena perhitungan tarif sudah rampung di kementerian.
Harga Sudah Dihitung, Tak Boleh Goyah
Kementerian ESDM telah merampungkan perhitungan resmi mengenai tarif ekspor listrik. Besaran harga yang sudah ditetapkan dinilai tidak boleh goyah akibat tekanan eksternal.
"Yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita tidak bisa. Karena itu saya minta Danantara tidak boleh dilobi untuk mau mengikuti, agar harga bisa turun," kata Bahlil.
Meski begitu, opsi ekspor tetap terbuka selama Singapura memenuhi nilai keekonomian yang diajukan Indonesia. Bahlil menyebut kesepakatan bisa terjadi asalkan pembeli mengikuti patokan harga dari sisi Indonesia.
"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri," ujarnya.
Listrik Dalam Negeri Jadi Prioritas
Pemenuhan konsumsi listrik domestik ditempatkan sebagai prioritas utama sebelum membuka keran penjualan energi ke luar negeri. Sikap itu konsisten dengan pernyataan Bahlil sebelumnya bahwa Indonesia belum akan mengirim listrik ke Singapura dalam waktu dekat karena cadangan energi nasional masih sangat dibutuhkan di dalam negeri.
Bagi masyarakat dan pelaku industri di dalam negeri, keputusan ini berarti pasokan listrik tidak akan tersedot ke pasar ekspor selama harga belum sepakat. Bagi Singapura sebagai calon pembeli, sinyalnya jelas: negosiasi hanya berlanjut bila nilai keekonomian yang diajukan Indonesia dipenuhi.
Posisi pemerintah ini menempatkan Danantara sebagai penjaga kepentingan investasi negara di tengah tarik-menarik harga. Selama selisih harga belum tuntas, alokasi listrik akan tetap berorientasi ke kebutuhan domestik.
