Anggaran Perawatan Dan Perbaikan Kapal Negara Di Navigasi Kelas I Dumai Disorot

Kota Dumai (Riau), LPC

Kapal Negara (KN) di Distrik Navigasi Kelas I Dumai propinsi Riau menghabiskan anggaran dengan nilai perawatan lebih dari Rp 700 juta menjadi sorotan publik. 

Hal ini terungkap setelah dilakukan penelusuran dari sumber informasi yang diterima redaksi terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran rutin.

Besarnya nilai anggaran yang di kucurkan negara untuk perawatan sekaligus perbaikan kapal negara yang berfungsi sebagai SBNP (Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran), mobilisasi serta aplusing bagi pekerja penjaga mercusuar itu dialokasikan untuk KN Pari, KN Marore dan KN Rupat.

Yang menjadi sorotan dan kejanggalan ini adalah KN Pari, dimana kapal negara tersebut dikabarkan sudah lama tidak berlayar meskipun tetap dilakukan perbaikan.

Sebab dan alasan tidak berlayarnya KN Pari itu juga dikabarkan karena minimnya operasional yang dimiliki untuk melakukan perjalanan pelayaran.  

Anehnya, saat tim Inspektorat Dirjen Hubungan Laut (Dirjenhubla) dari  Kementerian Perhubungan datang melakukan pengecekan dan pemeriksaan beberapa waktu lalu, KN Pari dan KN Marore tiba - tiba melakukan perjalanan pelayaran, sehingga ada dugaan, hal itu terjadi guna menghindari tim Inspektorat yang sudah berada di Kota Dumai dan memperkuat munculnya aroma tak sedap perselingkuhan anggaran dan kebijakan yang dilakukan oknum tertentu.

Untuk mencari kebenaran informasi yang diterima atas dugaan penyalahgunaan anggaran, awak media berupaya mengkonfirmasi pihak Distrik Navigasi Kelas I Dumai propinsi Riau pada hari Kamis (16/11/2023) siang.

Upaya konfirmasi diakomodir oleh salah seorang pejabat Distrik Navigasi Kelas I Dumai,  Suroso selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). anggaran perawatan dan perbaikan ketiga kepala negara dimaksud.

Pertemuan bersama awak media di salah satu cafe (17.20 WIB) di jalan Tegalega, Suroso yang didampingi Robin sebagai Kepala Seksi SBNP dan Prima bidang administrasi menjelaskan bahwa anggaran senilai lebih dari Rp 700 juta untuk perawatan dan perbaikan KN Pari, KN Marore dan KN Rupat.

"Anggaran diajukan setiap tahun dan kapal lima tahun sekali sudah docking. Kapal handal, BBM tidak ada gak jalan juga kan. Kami Satuan Kerja kalau bisa dikasih duit perbaiki kran kapal daripada beli kapal baru lebih mahal lagi", ucap Suroso.

Suroso mengaku perawatan dan perbaikan kapal negara itu banyak yang tidak terealisasi pekerjaannya. Kapal ini bergerak setelah ada perawatan.

"Misalnya ada modul - modul yang rusak seharga Rp 200 juta atau 150 juta mending kami lakukan ini dan kapal bisa jalan", terang Suroso.

Terkait turunnya Inspektorat Dirjen Hubungan Laut (Dirjenhubla) Kementerian Perhubungan datang ke Kota Dumai untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan KN Pari dan KN Marore dan tiba - tiba kedua kapal tersebut melakukan perjalanan pelayaran sehingga ada dugaan menghindar dari tim Inspektorat dibantah Suroso.

"Turun bang, KN Pari pas kebetulan berlabuh di Mundam. Karena kami dengan Inspektorat itu gak kami tutup - tutupi. Jadi kemarin mereka naik semua ke kapal KN Rupat, KN Pari dan KN Marore", jawab ketiga pejabat Navigasi silih berganti seperti berebut untuk menjawab.

Tidak hanya sampai disitu, awak media kembali mendapat informasi dari sumber bahwa Crane KN Pari hingga kini belum bisa beroperasi. Dan dengan terbitnya berita ini diharap pihak Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat kembali memberikan keterangan lebih rinci mengingat pentingnya fungsi dan tugas ketiga kapal tersebut di wilayah perairan Riau dan Kepulauan Riau sebagai garda terdepan penjaga maritim Indonesia.***