Pencarian

OJK dan LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Siap Beroperasi Januari 2028

Rabu, 18 November 2026 • 06:42:31 WIB
OJK dan LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Siap Beroperasi Januari 2028
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menandatangani juklak pertukaran data bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).

LINEPERISTIWA.COM — Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen di Bali pada Selasa (17/11/2026). Juklak itu menjadi landasan operasional Program Penjaminan Polis yang ditargetkan berjalan paling lambat Januari 2028. Perlindungan pemegang polis saat perusahaan asuransi gagal bakal bergantung pada seberapa rapi kedua lembaga bertukar informasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono meneken juklak tersebut bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba. Penandatanganan berlangsung di Bali. Dokumen itu mengatur alur pertukaran data antara regulator dan lembaga penjamin.

Bagi OJK dan LPS, informasi yang akurat dan saling melengkapi menjadi syarat utama sebelum program berjalan penuh. Tanpa data yang rapi, penentuan kepesertaan perusahaan asuransi hingga penilaian risiko bakal tersendat.

Fungsi Pertukaran Data dalam Penjaminan Polis

Ogi menyebut pertukaran data sebagai salah satu faktor penting untuk memastikan kesiapan Program Penjaminan Polis. Data itu dipakai untuk menentukan kepesertaan perusahaan asuransi, menilai risiko, hingga mengantisipasi potensi kegagalan perusahaan.

"Penandatanganan juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK," ujar Ogi dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

Lewat program tersebut, OJK berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi terus meningkat. Pernyataan itu disampaikan Ogi di sela pengumuman penandatanganan.

Apa yang Dilindungi dan Siapa yang Menjalankan

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi itu menempatkan LPS sebagai penyelenggara program.

Sasaran perlindungannya jelas: pemegang polis, tertanggung, atau peserta, apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain melindungi nasabah, program ini dirancang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan.

Bagi pelaku usaha asuransi, kepastian mekanisme ini berarti beban komunikasi ke nasabah soal risiko gagal perusahaan bakal lebih terukur. Sebaliknya, pemegang polis mendapat jaminan bahwa klaim tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan penanggung.

Jadwal Operasional dan Arti bagi Pemegang Polis

Target operasional Program Penjaminan Polis paling lambat Januari 2028. Tenggat itu memberi ruang bagi OJK dan LPS menyiapkan sistem, prosedur, serta kesepakatan teknis lain yang menyertai juklak pertukaran data.

Bagi investor di sektor keuangan, sinyal yang perlu dicermati adalah kesiapan infrastruktur data kedua lembaga. Kualitas data kepesertaan dan profil risiko perusahaan asuransi akan menentukan seberapa cepat program bisa dieksekusi tanpa gesekan di lapangan.

Bagi masyarakat umum, tahapan ini belum mengubah hak dan kewajiban polis yang berlaku sekarang. Program baru memberikan lapisan perlindungan tambahan ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya, sesuai ketentuan yang tertuang dalam UU P2SK.

Sumber: idxchannel.com

Follow lineperistiwa.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks