LINEPERISTIWA.COM — Kementerian Perdagangan mencatat 96 pelaku usaha impor memerlukan tindak lanjut dari hasil pengawasan post-border sepanjang Januari–Oktober 2026. Dari jumlah itu, 27 pelaku usaha dikenakan surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, sementara 18 lainnya menerima surat peringatan. Pengawasan berbasis risiko diperkuat agar importir patuh mendapat kepastian usaha, sedangkan pelanggar ditindak tegas.
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melalui Direktorat Tertib Niaga menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Post-Border Tahun 2026 dan Prioritas Pengawasan Perdagangan Berbasis Risiko. Rapat itu dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW).
Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang menegaskan pengawasan post-border berperan strategis menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar dalam negeri. Pendekatan berbasis risiko dipilih supaya pengawasan lebih tepat sasaran.
170.563 PIB Masuk Pengawasan Post-Border
Sepanjang Januari–Oktober 2026, tercatat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam pelaksanaan pengawasan post-border. Dari jumlah tersebut, 67.790 PIB atau 39,75 persen teridentifikasi sebagai PIB Siap Inspeksi.
Sebanyak 28.441 PIB kemudian dilakukan pemeriksaan kesesuaian. Pemeriksaan Khusus dilaksanakan pada 733 PIB yang menjangkau 169 pelaku usaha.
- 73 pelaku usaha (43,20 persen) memenuhi ketentuan
- 51 pelaku usaha masih dalam proses klarifikasi
- 27 pelaku usaha dikenakan surat perintah penarikan dan pemusnahan barang
- 18 pelaku usaha diberikan surat peringatan
Kepatuhan Importir Jadi Ukuran Efektivitas
Plt. Direktur Tertib Niaga Sukoco menyampaikan data hasil pengawasan menjadi dasar mengevaluasi pelaksanaan sekaligus menyempurnakan strategi ke depan. Menurutnya, informasi itu dipakai menyusun profil risiko yang lebih akurat dan menentukan prioritas pengawasan.
"Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas. Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan," ujar Sukoco.
Ia menilai pengawasan yang efektif tidak semata diukur dari banyaknya pemeriksaan atau tindakan terhadap pelanggaran. Ukuran lain adalah kemampuan pengawasan mendorong perubahan perilaku pelaku usaha.
Koordinasi Antarinstansi Jadi Kunci
Pertukaran data antarinstansi disebut Sukoco sebagai faktor penting peningkatan efektivitas pengawasan. Sebab, pengawasan perdagangan tidak bisa optimal bila dijalankan satu instansi saja.
"Pengawasan perdagangan tidak dapat dilakukan secara optimal oleh satu instansi saja. Diperlukan keterpaduan informasi dan kesamaan pemahaman antarinstansi agar proses identifikasi risiko, pelaksanaan pengawasan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan lebih efektif," kata dia.
Data hasil pengawasan akan menjadi umpan balik untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan. Dengan begitu, identifikasi importir berisiko bisa diperbarui dari waktu ke waktu.
Apa Artinya bagi Importir dan Konsumen
Moga menegaskan importir yang patuh seharusnya mendapat kepastian dan kemudahan dalam menjalankan usaha. Sebaliknya, importir yang tidak memenuhi ketentuan akan ditindak lanjuti secara tegas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.
"Bagi masyarakat, pengawasan memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya," ujar Moga dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Lewat penguatan pengawasan post-border berbasis risiko, Kemendag berharap kepatuhan importir meningkat dan potensi pelanggaran berulang bisa ditekan. Tindak lanjut hasil pengawasan juga diharapkan makin efektif, terutama bagi pelaku usaha yang masih dalam proses klarifikasi.