LINEPERISTIWA.COM — Keputusan pemerintah memangkas subsidi kendaraan listrik roda dua menjadi Rp3 juta mendapat sorotan dari pengamat otomotif. Yannes Martinus Pasaribu menilai nominal tersebut belum mampu menciptakan efek signifikan terhadap daya beli masyarakat, khususnya di segmen motor entry-level yang menjadi tulang punggung pasar otomotif nasional.
"Secara ekonomi, insentif Rp3 juta belum cukup kuat mendorong daya beli massal untuk beralih ke motor listrik," ujar Yannes saat dihubungi Senin (24/8/2026). Ia menambahkan bahwa segmen utama pembeli motor adalah kelas menengah-bawah yang menjadikan kendaraan sebagai alat nafkah sekaligus aset likuid. Faktor Uang Muka dan Nilai Jual Kembali Lebih Dominan
Karakteristik konsumen di kelas menengah-bawah sangat berbeda dengan pembeli kendaraan premium. Keputusan mereka tidak semata-mata didasarkan pada efisiensi biaya listrik jangka panjang, melainkan lebih pada pertimbangan finansial jangka pendek.
"Keputusan mereka akan sangat ditentukan oleh uang muka, cicilan, dan kepastian nilai jual kembali, bukan hanya penghematan listrik jangka panjang," jelas Yannes. Dengan insentif yang lebih kecil, skema kredit menjadi kurang menarik karena porsi uang muka yang harus disiapkan tetap tinggi. Selisih Harga Masih Menjadi Penghalang Utama
Pemangkasan insentif ini membuat jarak harga antara motor listrik dan motor BBM konvensional tetap lebar. Padahal, di kelas 110-125cc, kompetisi harga sangat ketat dan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan.
Kondisi ini semakin diperparah dengan kesiapan infrastruktur pendukung yang dinilai belum sepenuhnya memadai di berbagai daerah. Kekhawatiran akan ketersediaan baterai dan lokasi pengecasan menjadi pertimbangan tambahan yang membuat konsumen ragu berpindah. Dampak pada Target Adopsi Kendaraan Listrik
Dengan berbagai hambatan tersebut, target pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di tanah air berpotensi meleset. Insentif yang ada saat ini belum mampu mengkompensasi kekurangan dari sisi infrastruktur dan ekosistem pendukung.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan insentif, baik dari sisi besaran nominal maupun skema penyaluran yang lebih tepat sasaran. Tanpa perubahan signifikan, motor listrik masih akan menjadi pilihan kedua bagi mayoritas konsumen Indonesia.
