Rohul (Riau), Lineperistiwa.com - Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pelaksanaan APBN dan APBD daerah Provinsi Riau tahun 2023
Acara Rakorda itu, resmi dibuka Gubernur Riau Syamsuar, di gedung Serindit Daerah, Kota Pekanbaru. Senin, (3/4/2023). Dalam kegiatan itu tampak Bupati Rokan Hulu H. Sukiman menerima Penghargaan Anugerah Treasury Award tahun 2023 kategori Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro Terbaik tahun 2022 diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Ismed Saputra.
Ia juga mengaku bahwa penghargaan yang diterima saat ini pada prinsipnya dijadikan Pemkab Rohul sebagai motivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur agar KUR dapat dilaksanakan secara optimal, bermanfaat dan tepat sasaran di Negeri Seribu Suluk.
“Terimakasih kepada Kanwil DJPb Riau dan Pemprov atas penghargaan ini, tentunya ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi Pemkab Rohul dalam usaha untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM, ” harap Sukiman
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra menjelaskan Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai instansi vertikal kementerian keuangan memberikan apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran 2022 kepada seluruh satuan kerja dan mitra lingkup Provinsi Riau ini.
Ismed menjelaskan dalam kegiatan ini juga di laksanakan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran baik pusat dan daerah tahun 2023 serta seminar Badan Layanan Umum (BLU) tentang pengelolaan dana.
“Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Riau yang telah melakukan kolaborasi kerja sama dengan baik,” ujarnya.
Masih dalam Rakorda Pelaksanaan APBN dan APBD, Gubernur Riau juga menjelaskan anggaran pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen fiskal di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Hal ini telah ditetapkan DPR dan DPRD setiap tahun anggaran sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat.
“Dalam pengelolaannya APBN dan APBD dikelola dengan prinsip good governance secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab,”
“Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan melalui rekening kas umum negara dan daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah,” ucap Gubri.
Gubernur Syamsuar menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi daerah APBN dan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan pada kesempatan ini bertujuan untuk dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022. Serta persiapan kita untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2023.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, bahwa kita telah melalui Tahun Anggaran 2002 dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan capaian indikator ekonomi provinsi Riau yang sangat baik sepanjang tahun anggaran 2022,” jelasnya. **(MC/Kominfo/ ***Ronggur.G).