Perampingan BUMN Dinilai Belum Cukup Buka Pasar bagi 12,33 Juta Usaha Kecil

LINEPERISTIWA.COM — Sebanyak 12,33 juta usaha mikro dan kecil di Indonesia terhambat berkembang karena akses pasar tertutup, meski pemerintah tengah merampingkan badan usaha milik negara. Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, menilai keberhasilan transformasi ekonomi ditentukan watak institusi, bukan sekadar jumlah entitas BUMN yang dilebur.

Pemerintah memancangkan landasan hukum perampingan BUMN melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Percepatan Program Penataan BUMN dan Anak Usaha BUMN. Regulasi itu menyasar peningkatan kinerja, daya saing, tata kelola, sekaligus peran BUMN sebagai agen pembangunan.

Namun, sejumlah ekonom menyoroti bahwa peleburan entitas tidak otomatis membuka ruang usaha bagi pelaku di luar lingkaran BUMN. Persoalan intinya bukan jumlah perusahaan pelat merah, melainkan bagaimana pekerjaan dan sumber daya dialokasikan di seluruh ekosistem.

Sebanyak 98,7% Usaha Masih Berskala Mikro dan Kecil

Direktur Riset Prasasti Center for Policy Studies, Adhi Nugroho Saputro, memetakan struktur usaha nasional berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 terhadap 26,4 juta usaha nonpertanian. Hasilnya, 98,7% pelaku usaha berada di skala mikro dan kecil.

Di balik piramida yang timpang itu, sekitar 12,33 juta usaha masuk kategori constrained gazelles. Kelompok ini punya hasrat dan potensi melompat besar, tetapi langkahnya terjegal hambatan struktural.

“Mereka adalah perusahaan yang sejatinya memiliki hasrat dan potensi melompat tinggi, tetapi langkahnya terjegal hambatan struktural,” kata Adhi dalam forum yang sama.

Angka itu memang memotret struktur tahun dasar sensus.