Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Terancam Salah Sasaran, Data DTSEN Masih Bermasalah
LINEPERISTIWA.COM — Polemik data kelompok desil kembali mengemuka di tengah rencana pemerintah melarang warga golongan desil 9 dan 10 membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui data DTSEN tengah diperbaiki setelah maraknya protes warga yang mengaku salah masuk klasifikasi kelompok mampu.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kebijakan ini sebaiknya dimulai secara terbatas dan bertahap, bukan serentak. "Pemerintah pada 26 Agustus 2026 menyatakan sistem pembatasan untuk desil 9 dan 10 sedang disiapkan sambil memperbaiki DTSEN, sedangkan Purbaya sebelumnya membuka opsi menguji desil 10 terlebih dahulu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/8).
Risiko Salah Sasaran Lebih Besar dari Kesiapan Teknologi
Menurut Syafruddin, masalah utama bukan pada kesiapan teknologi Pertamina dalam memblokir transaksi, melainkan akurasi data kesejahteraan yang belum mencerminkan kondisi aktual. Status desil bersifat relatif dan dibentuk dari berbagai karakteristik, sehingga keluarga yang memiliki kendaraan atau konsumsi BBM tinggi tidak otomatis identik dengan kelompok kaya.
"Jika pembatasan diterapkan serentak ketika basis data masih diperdebatkan, exclusion error dapat memukul pekerja komuter, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga rentan yang bergantung pada kendaraan," tegas Syafruddin.
Penghematan Fiskal Jadi Alasan Utama Percepatan
Urgensi reformasi subsidi ini kian mendesak lantaran APBN 2026 mengalokasikan dana sekitar Rp210,1 triliun untuk subsidi energi, namun sebagian besar manfaat Pertalite justru dinikmati kalangan mampu. Purbaya memperkirakan pembatasan pada kelompok desil 10 saja dapat menghasilkan penghematan sekitar 10 persen dari total anggaran subsidi energi.
"Urgensi reformasi meningkat ketika harga minyak dunia bergejolak karena subsidi berbasis komoditas membuat beban fiskal ikut membesar," kata Syafruddin. Meski demikian, kecepatan reformasi tidak boleh mengorbankan akurasi sasaran karena pembatasan yang keliru dapat menaikkan biaya transportasi, menekan daya beli, dan mendorong inflasi melalui ongkos distribusi.
Pendekatan Bertahap: Mulai dari Kelompok Paling Mudah Diidentifikasi
Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita menilai pelarangan BBM bersubsidi mutlak diperlukan demi menegakkan keadilan. Subsidi sejatinya merupakan instrumen pelindung bagi kelompok rentan, bukan fasilitas untuk menyubsidi konsumsi energi orang kaya. "Semakin lama reformasi ditunda, semakin besar risiko kebocoran subsidi terus berlangsung," ujarnya.
Ronny menyarankan pemerintah tidak perlu menunda kebijakan hanya karena menunggu perbaikan seluruh data DTSEN. "Menunggu data sempurna bisa membuat reformasi tidak pernah dimulai, sementara menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa juga berisiko tinggi."
Sebagai solusi, pemerintah bisa menerapkan pendekatan bertahap yang dimulai dari kelompok paling mudah diidentifikasi sebagai pihak yang tidak layak menerima subsidi, misalnya berdasarkan kombinasi jenis dan kepemilikan kendaraan serta indikator ekonomi tertentu. QR Code di aplikasi MyPertamina tetap dapat dijadikan instrumen utama pemantauan di lapangan, namun harus dikembangkan menjadi alat verifikasi dinamis yang terintegrasi dengan basis data pemerintah.
"Yang penting, masyarakat harus memiliki mekanisme keberatan dan koreksi jika statusnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya," pungkas Ronny.
Untuk evaluasi ke depan, pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang transparan seperti penghematan fiskal, penurunan konsumsi Pertalite kelompok mampu, jumlah salah sasaran, waktu penyelesaian sanggah, serta dampak terhadap inflasi.