PT KPI Kilang Sungai Pakning Gagas Pembangunan Pipa Bawah Laut Dukung Kemandirian Energi Nasional

Kota Dumai (Riau),  LPC 

Sebagai wujud komitmen mendukung kemandirian energi nasional, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) melalui Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning menggagas pembangunan Submarine Pipe Line (SPL) atau pipa bawah laut yang menghubungkan titik landfall dari area metering system menuju Jetty II Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Kilang Sungai Pakning.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penguatan rantai pasok energi, khususnya dalam memenuhi ketersediaan Avtur dan BBM lainnya di wilayah Sumbagut, yang selama ini disuplai dari Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning. Rencana ini telah memperoleh izin resmi dari Kementerian Perhubungan RI melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) berupa Surat Izin Membangun tertanggal 10 Maret 2025, serta persetujuan atas metode kerja dan analisa teknis pada 16 April 2025 dari Tim Teknis Terpadu Ditjen Hubla.

Sebagai langkah awal, PT KPI Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning bersama Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton serta Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai menyelenggarakan rapat koordinasi pendahuluan pada Kamis (22/5) di Pekanbaru. Agenda ini membahas berbagai aspek teknis dan non-teknis dengan fokus pada tata kelola ruang laut yang terpadu dan berkelanjutan.

Manager Production Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning, Ririanti Safrida, menyampaikan bahwa proyek pembangunan pipa bawah laut ini merupakan langkah penting dalam mendukung prioritas nasional, khususnya Asta Cita di bidang kemandirian energi yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ini adalah bagian dari kontribusi kami dalam menjawab tantangan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi. Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning memegang peran kunci dalam menyuplai Avtur dan BBM lainnya di wilayah Sumbagut, termasuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji 2025 hingga kepulangan jamaah pada Juli–Agustus mendatang.

Pembangunan SPL ini menjadi tonggak penting bagi PT KPI dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Ririanti menambahkan bahwa proyek ini merupakan hal baru di  Kilang Sungai Pakning, sehingga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. “Kami berharap arahan dan kolaborasi yang erat, agar amanah besar ini dapat dilaksanakan secara optimal,” jelasnya.

Dengan izin resmi dari Ditjen Hubla dan berdasarkan hasil kajian risiko, pembangunan empat jalur pipa bawah laut di Jetty II TUKS Kilang Sungai Pakning dinyatakan aman untuk dilaksanakan. Langkah mitigasi teknis juga telah disiapkan guna meminimalkan potensi risiko selama operasional.

Group Leader Maintenance Engineering Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning, Prihartono dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa PT KPI berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan pipa bawah laut  sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku. 

“Dengan telah terbitnya izin pembangunan SPL (pipa bawah laut, red)  dari Ditjen Hubla, serta persetujuan metode kerja dan analisa teknis, PT KPI berkomitmen untuk melaksanakannya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah dan standar teknis serta  regulasi yang berlaku. Yang tidak kalah penting, kami juga senantiasa memperhatikan aspek keselamatan perairan dan lingkungan,” ungkapnya.

Instalasi SPL yang berada di area wajib pandu juga akan disosialisasikan kepada masyarakat dan para pemangku terkait. Pemasangan SPL tersebut akan dilengkapi rambu penanda, serta pengamanan melalui pos dan patroli rutin. Dari pengamatn  di area eksisting, area ini dinilai aman karena tidak terdapat terumbu karang, batuan keras, maupun gangguan lingkungan yang signifikan.

*Dukungan dan Arahan dari Otoritas Maritim*

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT KPI RU Dumai, Agustiawan, menyampaikan bahwa rencana pembangunan SPL ini tidak hanya mendukung operasional kilang, tetapi juga memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari ketahanan nasional.

“Infrastruktur ini akan mengoptimalkan distribusi produk energi secara efisien dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk nyata dukungan PT KPI terhadap program hilirisasi dan kemandirian energi nasional,” ungkap Agustiawan.

Dalam rakor tersebut, juga dibahas penilaian risiko (risk assessment) yang mempertimbangkan aspek keselamatan, dampak ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian dari prinsip pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kepala Seksi Alur Pelayaran Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai, Aofun Suroso S.T, menyampaikan bahwa area pembangunan SPL termasuk dalam wilayah Daerah Terbatas Terlarang (DTT) dan dinilai aman dari sisi keselamatan pelayaran. Ia menekankan perlunya pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebagai penanda wilayah DTT dan jalur SPL.

“Pemasangan pipa ini aman, namun karena SBNP belum terpasang, masyarakat belum mengetahui batas DTT dan jalur SPL.. Ke depan, penandaan ini perlu segera direalisasikan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi intensif selama proses pemasangan pipa, termasuk pemprofilan ulang pasca-instalasi untuk memastikan kesesuaian rencana dan realisasi di lapangan.

Kepala KSOP Kelas II Tanjung Buton, Capt.Oka Harry Putranto, S.SiT., S.H., M.H., M.M.Tr, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap proyek ini. Ia menyebut transportasi sebagai unsur vital dalam menghubungkan sektor-sektor strategis dalam Asta Cita.

“Transportasi mendukung seluruh elemen Asta Cita. Kami siap mendukung penuh langkah Pertamina dalam menyediakan energi bagi masyarakat luas,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Oka turut memaparkan sejumlah hal penting terkait aspek regulasi pekerjaan bawah air, koordinasi pengawasan, serta sejumlah detail teknis lainnya. Selai  itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan hukum dan pelibatan masyarakat, terutama nelayan, dalam proses sosialisasi proyek agar tidak menimbulkan gangguan.

“Sosialisasi penting untuk menjembatani komunikasi dan membangun pemahaman bersama. Kami mendorong sinergi yang solid antar seluruh pihak agar proyek ini berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi,” tambahnya.

Kolaborasi lintas entitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan SPL. PT KPI berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi dengan Ditjen Hubla, KSOP, Disnav, Pushidrosal, Ditjen Migas, KLH, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses pembangunan berlangsung selamat, andal, patuh terhadap regulasi, dan ramah lingkungan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Port Management & Marine Regulation PT Kilang Pertamina Internasional, perwakilan Marine Operation Area Sumbagut PT Pertamina Port & Logistics, serta perwakilan KSOP Kelas II Tanjung Buton dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal, PT KPI Kilang Dumai kembali menegaskan komitmennya terhadap operasional yang aman, andal, dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian energi nasional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.***