Membanggakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi Dari Kemenpan-RB

Pekanbaru, Lineperistiwa.com

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2021 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah mengusulkan 22 satuan kerja (satker) di lingkungannya ke Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kemenpan-RB untuk meraih predikat tersebut dan akhirnya dengan sangat membanggakan tiga satkernya berhasil meraih predikat WBK. Ketiga satker tersebut adalah Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Pekanbaru, Kanim Kelas II TPI Dumai, dan Kanim Kelas II TPI Tembilahan. Apresiasi dan penganugerahan predikat ZI WBK/WBBM oleh Kemenpan-RB ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Senin (20/12).

Sebanyak 259 instansi pemerintah yang terdiri dari 72 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi dan 167 pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan 4402 unit kerjanya untuk dievaluasi oleh TPN. Dari seluruh unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja meraih predikat WBK dan 72 unit kerja meraih predikat WBBM. Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terdapat 55 unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, dengan rincian 49 unit kerja meraih predikat WBK dan 6 unit kerja meraih predikat WBBM. Tiga diantara 49 unit kerja penerima predikat WBK ini adalah unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau.

Dalam acara ini berkesempatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Ma’ruf Amin menyampaikan arahannya kepada seluruh peserta kegiatan. Ma’ruf mengucapkan selamat kepada instansi penerima penghargaan dan berharap bahwa predikat yang diraih bukan hanya wujud apresiasi tapi juga melambangkan birokrasi yang melayani dan bebas dari korupsi. “Untuk itu komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Seluruhnya harus termanifestasikan kedalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” ucap Wapres. Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan inklusif. Pelayanan prima ini, pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional, sebutnya lagi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Pujo Harinto, yang didampingi Kepala Divisi Adminsitrasi, Rudi Hartono menyaksikan acara Apresiasi dan Penganugerahan ZI WBK/WBBM ini di aula Kanim Kelas I TPI Pekanbaru. Pujo sangat bersyukur atas prestasi yang sangat membanggakan ini dan berharap dengan adanya penghargaan WBK dapat semakin memotivasi jajaran Kanwil Kumham Riau beserta seluruh satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau untuk semakin meningkatkan pelayanan publik yang baik, prima, dan bebas dari korupsi. “Semoga dengan adanya penghargaan ini dapat semakin memacu kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Selamat kepada Kanim Pekanbaru, Kanim Dumai, dan Kanim Tembilahan yang telah berprestasi mengharumkan nama Riau Bedelau,” kata Pujo. Pujo menambahkan pesan bahwa keberhasilan organisasi dalam meraih predikat WBK adalah dengan selalu menanamkan perubahan mindset dan culture set pada setiap ASN dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly juga menerima penghargaan kategori 10 pemimpin perubahan kementerian/lembaga, dan pemimpin daerah. Yasonna menerima penghargaan bersama Kepala Kepolisian RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Perhubungan RI, Menteri Keuangan, Gubernur D.I. Yogyakarta, dan Bupati Sidoarjo.***LPC