Meranti (Riau), LPC
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi Tim Sosialisasi/Penyuluh Mabes TNI di ruang kerjanya, Jalan Dorak, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB tersebut membahas sejumlah persoalan strategis di Kabupaten Kepulauan Meranti, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan lahan masyarakat, hingga penguatan keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan.
Tim Sosialisasi/Penyuluh Mabes TNI yang hadir terdiri dari Laksamana TNI Dr. Imam Hidayat, Sp.S (AL), Mayor Ckm Subekan (AD), dan Mayor Ckm Suryadi, S.K.M (AD).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, S.H., Danramil 02/Tebing Tinggi Kapten Arh Efri Hardin Nasution, S.Sos., Kalaksa BPBD M. Khardafi, S.E., M.IP., Kasatpol PP Wan Zulkifli, S.H., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Fahri, Kepala Dinas Kominfotik Sukri, Kabag Prokopim Afrinal Yusran, S.IP., M.M., serta Kabag Pengelola Perbatasan Gilang Wana Wijaya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan kondisi geografis Kepulauan Meranti yang sebagian besar wilayahnya masih berstatus kawasan hutan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan lahan masyarakat sekaligus upaya pencegahan Karhutla.
Bupati menjelaskan, terdapat lahan yang berada di kawasan hutan sehingga belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Di sisi lain, lahan yang tidak dikelola berpotensi menjadi lokasi kebakaran ketika memasuki kondisi kering.
Karena itu, Pemkab Meranti berharap adanya solusi yang memungkinkan masyarakat mengelola lahan secara legal dan tetap berada dalam pengawasan.
“Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya,” ujar Asmar.
Ia juga mencontohkan program peremajaan kelapa yang direncanakan mencapai sekitar 3.500 hektare. Namun, realisasinya baru sekitar 2.000 hektare karena sekitar 1.500 hektare di antaranya berada dalam kawasan hutan.
“Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan,” ungkapnya.
Menurut Asmar, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemberian akses pengelolaan lahan dengan mekanisme yang sesuai aturan dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi lahan terlantar sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi Karhutla.
Selain persoalan Karhutla dan pengelolaan lahan, pembahasan juga mencakup penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang.
Pemkab Meranti menyampaikan rencana pengembangan pos terpadu di Pulau Rangsang yang nantinya melibatkan sejumlah unsur, termasuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polri dan instansi terkait lainnya.
Pos tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan aktivitas serta lalu lintas kapal di wilayah perairan Meranti yang merupakan salah satu jalur pelayaran.
Sementara itu, Laksamana TNI Dr. Imam Hidayat menyampaikan bahwa kunjungan Tim Mabes TNI tersebut merupakan bagian dari upaya melihat langsung kondisi wilayah sekaligus menghimpun masukan pemerintah daerah mengenai kebutuhan pertahanan dan keamanan.
Ia menyebut Pulau Rangsang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri dan mencakup sejumlah wilayah kecamatan, di antaranya Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.
Dalam pembahasan tersebut turut disinggung kebutuhan penguatan unsur pertahanan dari matra darat, laut maupun udara sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah perbatasan.
Laksamana Imam juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada Tim Mabes TNI selama melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Karhutla di wilayah tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan untuk membantu Tim Mabes dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mudah-mudahan seluruh upaya yang dilakukan mendapat keberkahan dan menjadi amal kebaikan,” ujarnya.