Bahlil Minta Pemilik Mobil Mewah Tak Pakai BBM Subsidi, Aturan Baru Sedang Disusun

LINEPERISTIWA.COM — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat mampu pemilik kendaraan mewah berhenti mengonsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Pemerintah sedang memformulasikan aturan untuk mencegah peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, sementara kuota Biosolar berpotensi ditambah tahun ini. Pemilik kendaraan pribadi yang tergolong mampu perlu mencermati arah kebijakan ini karena wacana pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian.

Antrean panjang di sejumlah SPBU belakangan ini menjadi latar pembahasan kebijakan tersebut. Pemerintah menilai peralihan konsumsi dari Pertamax Series dan Dex menuju Pertalite serta Biosolar memperburuk tekanan pada kuota subsidi.

Aturan Baru Masih Dalam Tahap Perumusan

Bahlil menyatakan regulasi untuk mencegah peralihan konsumsi BBM nonsubsidi ke subsidi belum selesai dibahas. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," ujar Bahlil.

Sembari menunggu regulasi rampung, Bahlil mengimbau kesadaran masyarakat mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Menurutnya, penggunaan BBM subsidi oleh kelompok mampu tidak tepat sasaran.

"Dalam berbagai kesempatan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi," kata Bahlil.

Kuota Biosolar Berpotensi Ditambah

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan potensi penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini. Penambahan diproyeksikan menyusul potensi terlampauinya batas kuota penyaluran Pertalite dan Biosolar.

"Sepertinya akan ada penambahan kuota," ujar Laode di tempat yang sama.

Laode menyebut penambahan kuota kemungkinan difokuskan pada Biosolar. Namun, ia belum membeberkan rincian penambahan karena perhitungan dan pengumuman menjadi kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Antrean SPBU Bukan karena Stok Menipis

PT Pertamina Patra Niaga memastikan antrean di sejumlah SPBU bukan disebabkan persoalan ketersediaan stok. Ketersediaan BBM disebut masih mencukupi, namun antrean muncul akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan pergeseran terjadi dari produk nonsubsidi seperti Pertamax Series dan Dex menuju Pertalite serta Biosolar.

"Shifting dari produk-produk yang non-PSO Pertamax Series kemudian Dex, itu ke Pertalite maupun Biosolar," ujar Eko dalam acara Pertamax Journey di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (11/9).

Kondisi tersebut diperparah keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di sejumlah SPBU. Tidak semua SPBU memiliki kapasitas menambah dispenser maupun nozzle khusus Pertalite dan Biosolar.

"SPBU ini juga sangat terbatas fasilitas sarprasnya untuk bisa menambah dispenser ataupun nozzle untuk produk-produk seperti Pertalite maupun Biosolar," kata Eko.

Eko mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying ketika melihat antrean di SPBU. Ia memastikan ketersediaan BBM secara umum masih dalam kondisi aman.

Salah satu antrean SPBU yang menjadi perhatian terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus menyesuaikan pasokan dan distribusi BBM dengan perkembangan permintaan di lapangan.

Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Dikaji

Rencana pemerintah mencegah peralihan konsumsi BBM berkaitan dengan wacana pembatasan Pertalite bagi masyarakat kategori desil 9 dan 10. Bahlil sebelumnya menyampaikan rencana tersebut masih dalam tahap kajian.

Selama belum ada keputusan resmi, mekanisme penyaluran Pertalite masih berjalan seperti saat ini. Bahlil menyampaikan hal itu saat ditemui di sela-sela acara Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8).

"Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil.

Bahlil menilai masyarakat kategori desil 9 dan 10 seharusnya tidak ikut menikmati BBM bersubsidi karena subsidi ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya," ujar Bahlil.

Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait penyaluran BBM bersubsidi dapat menghubungi kanal pengaduan resmi Pertamina maupun Kementerian ESDM. Waspadai pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan atau perantara dengan imbalan tertentu karena seluruh mekanisme penyaluran BBM subsidi tidak memungut biaya tambahan.