DPW LSM KOREK Riau Surati Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, Minta Audit Perjalanan Dinas DPRD

Pekanbaru (Riau), LPC

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM KOREK Riau secara resmi menyampaikan surat kepada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang berisi permohonan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun Anggaran 2024 hingga 2026.

Ketua  DPW LSM KOREK Riau, Miswan, mengatakan permohonan tersebut diajukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami meminta Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan perjalanan dinas DPRD, khususnya terkait kesesuaian jumlah hari perjalanan dinas dengan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya, serta pertanggungjawaban biaya hotel, tiket pesawat, dan komponen biaya perjalanan dinas lainnya," ujar Miswan.

Selain meminta dilakukan pemeriksaan, DPW LSM KOREK Riau juga memohon agar Inspektorat memberikan salinan atau softcopy hasil pemeriksaan maupun laporan hasil audit terkait perjalanan dinas DPRD Kabupaten Rokan Hulu selama Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Miswan, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Kami menghormati tugas dan kewenangan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Melalui pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif, diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut," kata Miswan.

Miswan juga berharap Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dapat segera menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun indikasi kerugian keuangan daerah, pihaknya berharap penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui surat tersebut, DPW LSM KOREK Riau menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Rokan Hulu.Jika Miswan menjabat sebagai Wakil Ketua, Sekretaris, atau jabatan lain di DPW LSM KOREK Riau (bukan Ketua Bidang Investigasi), saya bisa menyesuaikan jabatan tersebut agar sesuai dengan yang sebenarnya.***