Pemkab Rohul Gelar Rakor Penyaluran Bantuan Pangan 2026, Jumlah Penerima Meningkat Signifikan

Rohul (Riau), LPC

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa beras dan minyak goreng di Aula Lantai 3 Kantor Bupati pada Kamis (02/04/2026).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Rokan Hulu, H. Syofwan dan dihadiri perwakilan Kapolres, pimpinan Bulog Cabang Kampar Dani Permana, kepala DKPP Zulfikar, SP, Kepala dinas Kominfo Suharman Nasution, S.Pi, M.Si, Kadis Sosial P3A April Liyadi, S.E, M.Si, Perwakilan OPD terkait dan seluruh Camat se-kabupaten Rokan Hulu.

Dalam sambutannya, H. Syofwan menekankan bahwa program bantuan pangan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Beliau menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah, mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan, berperan aktif dalam memastikan bantuan ini tepat sasaran.

"Data penerima bantuan harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Saya mengharapkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah untuk menunjuk petugas penyalur yang proaktif dan memahami mekanisme teknis sesuai petunjuk yang ada," ujar Syofwan.

Syofwan juga memaparkan adanya kenaikan jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang cukup signifikan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2026 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) dari Kementerian Sosial.

"Tahun 2025 jumlah penerima sebanyak 27.158 penerima dengan jumlah bantuan 543.160 kg sementara untuk tahun 2026  dengan 51.184 penerima dan total bantuan 1.023.680 kg." Terangnya

Terdapat kenaikan sebanyak 24.026 penerima atau sekitar 88,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan bantuan sosial di wilayah Rokan Hulu.

Lebih lanjut, Asisten I meminta para Camat dan pihak terkait untuk memberikan perhatian ekstra pada proses distribusi undangan agar dilakukan secara tertib dan terfilter berdasarkan nama dan NIK guna menghindari selisih data. Jika terdapat kekosongan penerima, pihak desa diminta mengutamakan penerima pengganti dari data cadangan yang telah ditetapkan Bappenas.

"Sampaikan informasi secara terbuka sehingga masyarakat memahami hak dan mekanisme yang berlaku. Mari kita samakan persepsi dan perkuat koordinasi demi keberhasilan penyaluran bantuan ini," pungkasnya.***Nsf

(Kominfo/Ade).