''Siap Lakukan PTUN Terkait Kepmen 37 Tahun 2016 Jika Keadilan Tidak Berpihak'' Agoes S. Alam

Redaksi

Kamis, 11 Maret 2021 - 11:58:34 WIB Di Baca : 2126 Kali

Cetak

''Siap Lakukan PTUN Terkait Kepmen 37 Tahun 2016 Jika Keadilan Tidak Berpihak'' Agoes S. Alam

Sosok Agoes S. Alam

Dumai (Lineperistiwa.com) - Tabik dan salut teruntuk sosok yang satu ini yaitu Agoes S Alam rasanya tak pernah ada kamus menyerah apatah lagi merasa patah arang dalam setiap lakonan yang beliau lakukan. Seperti perjuangan teranyarnya kini bersama tokoh-tokoh Dumai yang lain agar keberadaan dan eksistensi Dumai dalam merumuskan Block Rokan diikut sertakan bukannya menjadi penonton.

Alhamdulillah awak media

berkesempatan berbincang ringan pada Rabu (10/03/2021), di kesempatan itu banyak hal diutarakan. Salah satunya menyikapi pernyataan Gubernur Syamsuar tentang kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambilalih pengelolaan Block Rokan. Seperti diutarakan disela-sela acara Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Kerja (Panja) Komisi Vll DPR-RI Selasa, (09/03/2021).

Agoes S. Alam yang juga Ketua Umum Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun (MPPMS) itu berpendapat pernyataan Gubri terlalu dibuat-buat karena secara teknis dan non teknis pembicaraan belum tuntas dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) serta DPRD yang ada di Riau. Belum lagi dengan Dumai sampai sekarang tidak pernah dilibatkan secara langsung dan sangat merasa dikesampingkan.

"Penyampaian Gubri Syamsuar saat acara dengan Panja Komisi Vll DPR-RI baru-baru ini bahwa Pemprov Riau siap mengambilalih pengelolaan Block Rokan terlalu dibuat-buat, bagaimana bisa dikatakan siap karena secara teknis serta non teknis belum rampung dibicarakan artinya apa yang dikatakan itu mengada-gada. Terlebih lagi, Dumai sampai sekarang tidak pernah diikut sertakan dalam pembahasan, seakan-akan tidak ada kaitan dan keberadaan Dumai tidak diperhitungkan sama sekali". jelasnya.

"Dumai seperti dikesampingkan dan terkait hal itu konsolidasi telah dilakukan dengan melibatkan Ormas, OKP, DPRD, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama bahwa semua komponen diatas ingin berdialog dengan Gubernur Riau, Pertamina Hulu Energi dan Pertamina Hulu Rokan. Dialog ini untuk membuktikan bahwa langkah langkah yang kami ambil harus terukur dan sistematis dan jika masih buntu". katanya.

"Kami akan ambil langkah lain, salah satunya mengajukan PTUN terhadap Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Participasing Interest (Pl). Karena penilaian kami Multitafsir tentang Wilayah Operasi yang membuat Dumai tidak dianggap sama sekali, tentu penafsiran yang keliru tersebut harus dibenarkan jika tidak Dumai akan dirugikan terus,” sambungnya.

“Gubernur Riau Syamsuar sepertinya terkesan memanjakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, selalu dibawa kesana-kesini, perlu kita pahami bahwa LAM itu mengurus hal-hal terkait dengan Adat saja, jangan diajak menjadi pemain utama di Block Rokan, inikan aneh kok urusan begini LAM yang dikedepankan, Aspirasi Masyarakat bukan di wakili melalui LAM langsung tegak lurus ke Gubri,” pungkas sosok yang juga Aktifis 98 Riau ini.***(LPC)

Pewarta : lwan Nst./Zainal Arifin

Editor : Didin Marican