Kisruh Pesta Rakyat dan Pentas Seni Budaya LAMR Salah Kaprah

Kota Dumai (Riau), LPC

Belakangan ini, pelaksanaan pesta rakyat dan pentas seni budaya yang dilaksanakan di halaman gedung LAMR Kota Dumai sepertinya menimbulkan polemik dan konflik internal antar pengurus. Bahkan sampai melibatkan organisasi luar LAMR untuk menyelesaikan persoalan.

Untuk mencari informasi tentang persoalan itu, awak media menghubungi ketua DPH LAMR Kota Dumai Datuk Seri Zamhur Egab MM melalui Sekretaris Umum DPH LAMR Kota Dumai Datuk Januarizal SAg MPdI.

Didapat informasi bahwa kegiatan pesta rakyat yang dilakukan di halaman gedung LAMR Kota Dumai adalah kegiatan permainan untuk masyarakat dan anak - anak ditambah dengan kegiatan UMKM dan Ekonomi Kreatif. Disamping itu juga di iringi dengan kegiatan pentas seni budaya melayu seperti lomba rebana se Kota Dumai, lomba busana melayu, lomba puisi dan syair. Selain itu juga ada panggung budaya melayu lainnya yang menampilkan musik melayu dan musik jalanan yang ada di Kota Dumai.

"Kita juga akan mengundang para pengamen yang ada di Kota Dumai agar supaya dapat tampil dipanggung seni dan budaya", kata Datuk Januarizal SAg MPdI.

Datuk Januarizal SAg MPdI juga menyampaikan, menurut DPH rasanya kegiatan ini tidak ada melanggar norma - norma baik itu norma  adat maupun norma agama.

"Dan bahkan kegiatan ini dapat menarik perhatian masyarakat terhadap budaya melayu dan sekaligus masyarakat yang tidak tahu dengan gedung LAMR menjadi tahu. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan jualan ekonomi kreatif. Ini sangat sejalan dengan program Walikota Dumai dan LAMR Propinsi Riau. Bahkan masyarakat Kota Dumai sangat antusias mengunjungi kegiatan ini walaupun kegiatan ini belum dibuka secara resmi", ungkap Datuk Januarizal SAg MPdI.

Lanjut Sekretaris Umum DPH LAMR, polemik ini sepertinya sengaja di besar - besarkan. Sebenarnya ini hanya masalah internal LAMR dan rasanya tidak elok menyelesaikannya sampai keluar LAMR.

"Kami DPH sebenarnya tidak mau masalah ini melebar keluar dan kami sangat menahan diri untuk tidak menjadi besar dan dapat diselesaikan secara internal. Namun hari ini nampaknya karena zamannya media sosial dan kami sering ditanya masyarakat tentang masalah ini. Ya, kami harus menjelaskan duduk persoalannya supaya semua masyarakat dapat memahami dan tidak menyalahkan DPH secara sepihak", terang Datuk Januar.

Dijelaskan Datuk Januar, pada tanggal 19 November 2024 di Balai Adat MKA yang dihadiri ketua DKA melaksanakan rapat internal membahas persoalan pesta rakyat serta panggung budaya melayu dan sepakat menolak kegiatan tersebut karena kegiatan tidak memberi tahu kepada MKA dan menganggap pesta rakyat itu adalah pasar malam yang ada permainan judinya.

Dan pada tanggal 25 November 2024 diadakan rapat bersama antara MKA, DKA dan DPH LAMR Kota Dumai. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPH meminta maaf atas keterlambatan memberi tahu kegiatan tersebut kepada MKA dan menyampaikan bahwa kegiatan pesta rakyat ini dipastikan tidak ada permainan yang berbau judi, murni wahana hiburan masyarakat dan permainan anak - anak yang merupakan budaya modern pada hari ini. Disamping itu ada even budaya dalam bentuk pertandingan rebana dan lain - lain serta ada penampilan musik budaya melayu.

DPH juga meminta MKA menjadi setawar sedingin dan memberikan pertimbangan yang arif dan bijaksana karena alat - alat permainan rakyat sudah sampai di gedung LAMR.

Dalam rapat itu juga disampaikan bahwa event serupa juga dilakukan di halaman Istana Maimun Medan tahun 2024 ini. Bahkan beberapa masjid di Indonesia juga disewakan untuk pesta pernikahan. Namun MKA tetap menolak dan bahkan bertanya kepada peserta rapat satu persatu secara voting hasilnya lebih banyak setuju dilaksanakan dari pada yang tidak setuju. Namun ketua MKA menolak hasil pungutan suara tersebut dan menyatakan menyerahkan keputusan persoalan ini kepada LAMR Propinsi Riau.

Pada tanggal 29 November 2024 diadakan rapat kembali bersama MKA, DPH dan pimpinan LAMR Propinsi Riau yang pada waktu itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum MKA LAMR Propinsi Riau Datuk Seri Raja Marjohan, Timbalan MKA Propinsi Riau Datuk Zulkarnain Nurdin SH MH yang juga termasuk salah seorang Tim Menyusun AD/ ART LAMR Riau, Datuk Johni Dasa Sekretaris Umum DPH LAMR Propinsi Riau serta beberapa pengurus LAMR Propinsi Riau.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Umum DPH LAMR Propinsi Riau Datuk John Dasa menyampaikan bahwa peran MKA adalah peran Legislatif, DPH sebagai Eksekutif dan DKA sebagai unsur Yudikatif agar masing - masing dari kita memahami tugas dan fungsi kita.

Sementara, Timbalan MKA Propinsi Riau Datuk Zulkarnain Nurdin SH turut menyampaikan bahwa tentang AD/ ART memang selalu multi tafsir dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Ketua Umum MKA LAMR Propinsi Riau Datuk Seri Raja Marjohan memberi petuah Amanah dan setawar sedingin juga menyampaikan bahwa persoalan internal LAMR jangan sampai dibawa keluar dan diselesaikan dengan baik.

"Saya ingin ketika saya pulang ke Pekanbaru, masalah ini sudah selesai. Secara tersirat, Ketua Umum MKA LAMR Propinsi Riau dan pengurus LAMR Propinsi Riau menyetujui dilaksanakan even budaya tersebut dengan catatan bahwa kedepan tetap selalu berkoordinasi antara DPH dan MKA", pinta Datuk Seri Raja Marjohan diakhiri foto bersama.

Permintaan Datuk Seri Marjohan supaya MKA dan DPH dapat bersalaman agar persoalan ini selesai dan dilanjutkan.

Namun baru saja ketua MKA LAMR Propinsi Riau dan Rombongan pulang ke Pekanbaru, MKA kembali mengadakan rapat dan tetap menolak kegiatan tersebut. Ini sungguh aneh dan ajaib, kita sudah minta petuah amanah dengan LAMR Propinsi Riau lalu kita mengangkangi putusan tersebut. Lalu pendapat siapa lagi yang mau kita pakai.***