PT Trimitra Lestari Hadiri Panggilan DPRD Tanjung Jabung Barat Terkait Penyerobotan Lahan Milik Kelompok Tani Mandiri

Jambi, Lineperistiwa.com

Direktur PT. Trimitra Lestari Mashadi Cakra Negara hadiri panggilan DPRD Tanjung Jabung Barat terkait permasalahan penyerobotan lahan milik Kelompok Tani Mandiri.

Pada hari Senin 17/07/2023 telah di adakan hearing musyawarah di aula ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi terkait dengan lahan milik masyarakat yang puluhan tahun di kuasai oleh perusahaan PT. Trimitra Lestari.

Dalam rapat tersebut di pimpin oleh Sutejo, S.H. wakil ketua komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi
Dan dihadiri oleh Dinas Perkebunan, Dinas Kesbangpol, Asisten 1 dan Ardiyansyah selaku Camat Tebing Tinggi.

Juga hadir Kuasa Hukum Dewa Wahana Keadilan dari Kelompok Tani Mandiri beserta beberapa anggota, dan perwakilan dari PT. Trimitra Lestari yaitu Mashadi Cakra Negara.

Nurudin selaku perwakilan dari Kelompok Tani Mandiri seusai rapat saat di konfirmasi oleh awak media menjelaskan terkait hasil rapat tersebut.

"Hasil daripada musyawarah yang di sampaikan oleh pimpinan rapat terkait permasalahan tersebut, disitu perlu data yang valid dari kedua belah pihak," ungkapnya.

"Disini sudah diserahkan data dasar Kelompok Tani Mandiri klaim lahan sesuai kronologis peta dan berkas yang ada, dan disitu juga butuh data dari PT. Trimitra Lestari agar semua bisa dipelajari," jelasnya.

Dan kalau benar itu lahan milik masyarakat, lanjutnya, ya gimana caranya harus diserahkan ke masyarakat.

"Maka untuk saling melengkapi data sesuai apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat akan dijadwalkan lagi di Minggu depan untuk diadakan pertemuan kembali," tegasnya.

Disampaikan juga oleh perwakilan perusahaan Mashadi Cakra Negara selaku Direktur di perusahaan tersebut. Dirinya menyatakan bahwa permasalahan itu sudah selesai yang penyelesaiannya dari pihak perusahaan dengan kelompok masyarakat yang diwakilkan oleh beberapa orang salah satunya adalah Rustam dan Panen.

Salah satu anggota Kelompok Tani Mandiri menyampaikan bahwa pelaku di saat penggarapan lahan tersebut yang juga diberikan waktu kesempatan untuk berbicara memaparkan kalo sesuai aturan tidak ada yang namanya izin HGU itu keluar setelah lahan itu sudah di garap.

"Seharusnya izin HGU nya dulu baru di garap lahannya, izin HGU keluar di tahun 1996 sedangkan surat izin pembukaan lahan juga surat segel atau sporadik milik Kelompok Tani Mandiri ini keluar pada tahun 1993," jelasnya.

Lanjutnya, "sesuai kronologis di saat perampasan dengan cara mengintimidasi pengurus dan juga anggota Kelompok Tani Mandiri pada tahun 1994, maka kami ingin pihak perusahaan mengembalikan hak kami, hak Kelompok Tani Mandiri," harapnya.

"Dan kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan rapat kalau di cek orang orang yang disebut perwakilan masyarakat termasuk perwakilan dari Kelompok Tani Mandiri tidak ada di daftar anggota seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Artinya pihak perusahaan menyelesaikan dan memberikan uang kompensasi dengan orang yang salah, bahkan dari DPRD akan mengundang orang orang tersebut di dalam pertemuan yang akan datang, karena dari Kelompok Tani Mandiri sepeserpun belum pernah menerima uang dari perusahaan," tambah Nuruddin.

"Jadi untuk kawan kawan media itu sedikit yang bisa saya sampaikan kalau ingin lebih jelas nanti akan kita kasih rekaman dalam pembicaraan di dalam musyawarah tadi," tutupnya. (***NR)