Kelola Obat Keras Dari RSUD Dumai Dan Apotek Segar, Terdakwa MZ Divonis Denda 50 Juta

Kota Dumai, LPC

Terdakwa MZ terbukti telah melakukan tindak pidana “melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian” yang diatur dan diancam pidana sesuai pasal 198 Jo pasal 108 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 36 yahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketua Majelis Hakim Merry Dona Tiur Pasaribu SH dan dua hakim anggota yang mendampinginya (Selasa, 12/04/2023) sore menjatuhkan pidana denda sebesar 50 juta rupiah kepada terdakwa MZ dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Putusan Majelis Hakim ini sama (conform.red) dengan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum Muhammad Wildan Awaljon SH dari Kejaksaan Negeri Dumai yang dibacakan pada sidang sebelumnya (Selas, 04/04/2023).

Diketahui, perkara pidana ini bermula dimana terdakwa MZ mendapatkan obat keras termasuk dalam daftar G yaitu “Gevarlijk” atau berbahaya dengan cara membeli dari RSUD Kota Dumai dan Apotek Segar di Kota Dumai.

Kemudian setelah mendapatkan obat keras itu, terdakwa menyimpan obat tersebut di rak penyimpanan yang berada di belakang etalase lalu diberi label harga untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat sehingga terdakwa MZ memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.20 WIB, petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan bersama staf Dinas Kesehatan dan anggota Kepolisian Resor Dumai melakukan pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan dirumah MZ milik yang beralamat di jalan Arifin Ahmad RT 001 kelurahan Mundam kecamatan Medang Kampai.

Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat keras yang termasuk dalam daftar G sebanyak 103 (seratus tiga) item seperti Misoprostol, Ventolin, Symbicort, Suprasma, Ramipril, Gabapentin, Aspilets 80 Mg, Dextaf, Polofar Plus, Chloramfedort-H, Alerzin, Voltadex, Trivastan, Unigin Antalgin, dan lainnya termasuk 1 (satu) set alat racik yang disimpang di rak penyimpanan.

Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam mengelola obat keras termasuk dalam daftar G dan bukan merupakan seorang Apoteker sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam mengelola obat keras dalam daftar G tersebut.

Perbuatan terdakwa dalam melakukan pengadaan atau pembelian, penyimpanan, penyerahan obat tanpa resep dokter merupakan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknik kefarmasian.

Diluar persidangan saat ditemui, terdakwa MZ mengakui perbuatannya dan membantah adanya pihak lain yang terlibat seperti dugaan Hakim Ketua Merry  Dona Tiur Pasaribu ucapkan dalam persidangan.

Namun terdakwa MZ kecewa dengan pihak RSUD yang memecatnya pada bulan Oktober 2022 lalu tanpa adanya peringatan terlebih dahulu pada dirinya dan terdakwa bersedia membayar denda yang putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai.***Nst