Dugaan Mark Up Anggaran Jasa Keamanan Kantor DPRD Kota Dumai, Edi Zulfan : DPC Projo Siap Melaporkan

Kota Dumai, (Lineperistiwa.com)-Anggaran kegiatan jasa keamanan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai beberapa tahun terakhir disinyalir menjadi ajang "Bancakan" oknum tertentu. Kenapa tidak, berdasarkan investigasi dan konfirmasi langsung kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Dumai, Fridarson SH beberapa waktu lalu ditemukan selisih yang "Jomplang" antara jumlah anggaran tersedia dengan personil yang ada.

Karena saat pertemuan itu ketika salah seorang awak media melontarkan pertanyaan terkait berapa jumlah personil dan honor yang mereka terima dengan anggaran yang tersedia. Sekwan dengan didampingi Kabag Umum Handayani dan Kabag Hukum Faisal Lubis menjelaskan bahwa jumlah personil keamanan 22 orang dengan besaran gaji Rp 1.700.000,-/Bulan.

"Kalau tidak salah, Security atau tenaga keamanan berjumlah 22 orang dengan honor sebesar Rp 1,7 Juta/bulan", ujarnya menjawab pertanyaan salah satu awak media saat itu.

Ketika ditimpali awak media yang lain, bahwa jumlah personil 22 orang dengan gaji 1,7 Juta/bulan tersisa banyak lagi anggaran, Kabag Umum Handayani menjelaskan bahwa selain gaji ada komponen lain yang mesti dikeluarkan dari anggaran tersebut seperti biaya makan minum dan pakaian Security.

Namun tetap saja jawaban diberikan pihak Sekwan tidak memuaskan dan menimbulkan kecurigaan awak media yang kala itu berjumlah 7 orang. Bahwa diduga ada "Permainan" dalam penganggaran jasa tenaga keamanan Security kantor DPRD Kota Dumai. Bayangkan saja tahun 2020 anggaran penyediaan jasa tenaga keamanan kantor DPRD sebesar Rp 633.948.000,- realisasi Rp 617.217.970,-atau sebesar 97,36%.

Jika dikalkulasi 1, 7 juta X 22 orang X 12 bulan = Rp 448.800.000,- masih tersisa anggaran sebesar Rp 176.417.970,- dari yang dianggarkan sebesar Rp 617.217.970.-. Apakah anggaran tersisa sebesar lebih kurang 170 Jutaan habis tersedot untuk biaya makan minum dan pakaian Security, jika itu terjadi sangat layak menjadi bahan pertanyaan banyak pihak. Tak ada salahnya Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan.

Pertemuan dengan awak media pada Kamis (28/07), Sekwan didampingi 2 Kabag dengan gamblang menyebutkan jumlah personil Security sebanyak 22 orang dengan besaran gaji Rp 1,7 Juta/bulan. Anehnya dua hari kemudian tepatnya Sabtu (30/07) Kabag Umum, Handayani dan Kabag Hukum Paisal Lubis disalah satu tongkrongan kopi bertemu dengan 2 awak media yaitu Endi dan Hendri. Pertemuan itu untuk menunjukkan data-data sekaligus menjawab pertanyaan awak media yang belum terjawab saat pertemuan dengan Sekwan sebelumnya.

Salah satu data yang sempat di photo copy oleh awak media adalah terkait jumlah Security. Semula pengakuan Sekwan sebagaimana uraian diatas sebanyak 22 orang berubah menjadi 32 orang. Adapun perinciannya adalah, honor tenaga keamanan 32 orang Rp 597.600.000,- makan minum Security 12 bulan Rp 19.848.000,- belanja Pakaian dan Sepatu Security Rp 16.500.000,- dan total keseluruhan Rp 633.948.000,-

Apapun motifnya pihak Sekwan merubah jumlah tenaga honor Security menjadi 32 orang dari pengakuan awal semula 22 orang tidak menjadi masalah bagi awak media. Karena hal tersebut bisa terjawab pada Ranperda dan LKPJ, di Ranperda 2021 realisasi sebesar Rp 617.217.970,-atau 97,36% dari anggaran tersedia, bandingkan dengan data yang diberikan sebagaimana uraian diatas, anggaran yang terserap 100%.

Jawaban berubah-ubah tentu semakin menimbulkan kecurigaan, dan awak media menafsirkan jawaban tidak konsisten pihak Sekwan adalah tanda ketidaksiapan menjawab dan menimbulkan dugaan terjadinya Mark up anggaran pada kegiatan tersebut semakin menguat.

Kedua, ditarik mundur lagi setahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan kegiatan yang sama anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan itu sebesar Rp 633.948.000,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 615.929.000,00,- atau sebesar 97,16%, dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah keamanan kantor DPRD dan rumah Pimpinan DPRD dengan target 20 orang atau capaian realisasi 100%.

Nah, jika 20 orang di kalikan 1,7 Juta dalam setahun baru didapat Rp 408. 000.000, dipotong anggaran sebesar Rp 615.929.000'- masih tersisa Rp 207.929.000,- Dikurangi biaya makan minum dan pakaian Security sekitar lebih kurang 36 Jutaan, masih tersisa sekitar 170 Jutaan, pertanyaanya sisa anggaran tersebut apakah di kembalikan ke Kas Daerah atau tidak.

Tahun 2019 anggaran sekitar 633 Juta, dengan indikator keluaran adalah jumlah keamanan kantor DPRD dan rumah Pimpinan DPRD dengan target 20 orang atau capaian realisasi 100% masih tersisa banyak anggaran. Kenapa di tahun 2020 di ploting lagi dengan anggaran yang sama padahal indikator keluaran atau capaian realisasi tidak jauh beda.

Terkait adanya dugaan Mark up dalam penganggaran kegiatan jasa pengamanan kantor DPRD Kota Dumai menarik salah satu relawan Presiden Jokowi yaitu Projo angkat bicara. Melalui Ketua DPC Kota Dumai Edi Zulfan kepada Tim Media Kamis, (05/08/2021) menyampaikan rasa ke prihatinannya dan menyatakan siap membuat laporan jika didukung oleh data-data Autentik, sebagaimana di utarakannya kepada Tim Media.

"Kita sangat prihatin sekali, ditengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah berdampak terhadap seluruh sektor dan berimbas pada perekonomian, terutama masyarakat ekonomi lemah. Seharusnya para pejabat atau pemangku kebijakan berpikir bagaimana persoalan ini cepat teratasi dan ekonomi masyarakat bangkit kembali, bukan dengan melakukan perbuatan sebaliknya", ungkap pria yang akrab disapa Edi teking tersebut.

Lanjutnya, "Jika memang ada dugaan mark up terjadi dalam kegiatan jasa pengamanan kantor DPRD sudah termasuk kategori korupsi, saya sebagai Ketua Projo Dumai merasa prihatin dan mengutuk pihak-pihak yang diduga ikut terlibat sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan keprihatinan, saya siap tampil untuk membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) asalkan didukung bukti-bukti akurat karena sejalan dengan Nawacita Bapak Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi", imbuhnya.

"Kalau kawan-kawan media punya datanya serahkan sama saya atau ada sumber lain yang punya mari sama-sama kita buat laporan, dan saya akan koordinasi dengan DPD bahkan sampai ke DPP Projo agar laporan itu nanti di Atensi atau dibuat laporan ke Polda dan Kajati setelah itu saya hubungi DPD dan DPP Projo untuk mengawalnya, terserah yang penting data pendukung untuk laporannya ada", pungkas Edi antusias.***(LPC/Tim Media)