Dumai (Lineperistiwa.com) - Aksi damai ratusan massa mengatasnamakan diri Aliansi Pembela Hak Rakyat Kota Dumai (APHR-KD) beberapa waktu lalu, dipintu masuk kawasan PT Energi Unggul Persada (EUP) membuka mata dan telinga warga sekitar. Aksi yang berlangsung Senin pagi (22/03/2021) sekira Pukul 10.00 WIB seperti menguak tirai yang selama ini menyelimuti keberadaan PT EUP di kawasan Bangsal Aceh tersebut.

 

Karena APHR-KD selain membela Sdr Zailani yang menurut pengakuannya tanah warisan dari orang tuanya Alm. H. Abdul Azis diduga telah diserobot oleh PT EUP. Ada beberapa tuntutan lain yang mereka suarakan, tuntutan menyangkut kepentingan orang ramai yang kelak jika tidak diselesaikan bisa berdampak pada kehidupan warga sekitar area PT EUP. Tuntutan itu antara lain berkaitan, lzin Amdal, Keberadaan Sungai Paul, Dugaan Pembabatan Mangrove serta Tanah Wakaf perkuburan yang diduga masuk dalam areal lahan yang diklaim oleh PT UEP.

 

Saat aksi kemarin, ketika didesak oleh massa APHR-KD agar pihak Perusahaan hadir menemui mereka, dan mendengar apa yang menjadi tuntutan, ternyata yang tampil kehadapan adalah Hendra Ho selaku Manager PT EUP. Di hadapan ratusan massa, Hendra Ho membantah semua tuduhan yang diarahkan kepada PT EUP, termasuk tuduhan menyerobot tanah milik Zailani serta Lahan Perkuburan. 

 

Alih-alih mengakui apa yang dituduhkan malahan jawaban yang ia lontarkan berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan massa. Ia mengklaim perusahaan memiliki surat dan tidak pernah serobot lahan warga, termasuk tanah milik Zailani, begitupula lahan perkuburan, malah ucapnya perusahaan akan memperbaiki dan memperbagus dengan membuat pagar serta jalan agar ahli waris nyaman dan senang saat berziarah. Tidak benar semua tuduhan dan jika memang ada yang mempersoalkan selesaikan saja melalui jalur hukum.

 

Namun pernyataan Hendra Ho tersebut disanggah warga sekitar yang ikut juga berunjuk rasa saat itu, kepada media Sabtu (27/03/2021), ia katakan lahan perkuburan akan diperbaiki dan dipercantik seperti di ucapkan Hendra Ho itu bohong semata, kenyataannya tanah perkuburan tersebut diduga telah banyak hilang karena Abrasi.

 

PT EUP sudah menguasai lahan perkuburan hampir puluhan tahun, namun tanah wakaf yang dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sama sekali tidak pernah diperbaiki, hanya saja tanah TPU tersebut dipagari dan dibuatkan pintu untuk akses Jalan keluar masuk. Akibat tidak diperbaiki TPU tersebut puluhan kuburan serta batu nisannya banyak hilang karena tercebur kelaut di sebabkan Abrasi dampak dari pasang-surut.

 

"Bohong itu, kuburan tersebut berada tak jauh dari rumah saya dan hampir puluhan tahun semenjak lahan tersebut dikuasai, hanya pagar yang ada dan dibuatkan pintu dan jalan masuk menuju TPU, setelah itu tidak ada sama sekali perbaikan atau dibaguskan. Malah lahan perkuburan terkena, abrasi, dan sebahagian besar runtuh kelaut, termasuk beberapa kuburan berikut batu nisan". tegas warga yang enggan di publikasi.

 

Seperti disebutkan diatas, aksi massa APHR-KD di PT EUP di kawasan Bangsal Aceh Kecamatan Dungai Sembilan, akan membawa efek domino terbukti benar. Salah satu indikatornya adalah itu tadi, warga bernama Kamaruddin mulai berani ikut berkomentar, dan menilai apa yang disampaikan Hendra Ho adalah kebohongan semata. Ternyata informasi terbaru didapat awak media selain Kamaruddin, dikabarkan akan ada beberapa warga tempatan berniat melaporkan PT EUP ke Aparat Penegak Hukum, namun dasar laporannya apa, belum didapat informasi akurat.

 

Terkait hal tersebut pihak APHR-KD melalui Ketuanya Edi Zulpan Senin (31/03/2021) merespon positif, artinya masyarakat menyadari keberadaan perusahaan tersebut masih menyisakan persoalan, dan sepantasnya persoalan tersebut secepatnya diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut, dan jika ada warga sekitar merasa dirugikan laporkan saja jangan takut, Negara kita adalah Negara Hukum dan APHR-KD siap mendampingi apabila warga yang butuh pendampingan terutama terkait persoalan tanah". ujarnya.

 

Terkait adanya kericuhan kecil saat demo dipicu narasi salah satu Anggota DPRD Dumai dianggap mengeluarkan kata-kata tak pantas dan bersikap provokatif, Edi Zulpan menanggapinya dengan santai "Tak perlu dibesar-besarkan, emangnya dia orang penting yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut, dan lagi kita tidak ada memintanya hadir sebagai fasilisator, kita tak butuh dia oleh sebab itu tidak ada komunikasi kita lakukan agar dia datang, abaikan saja".

 

"Kehadirannya saat itu sebagai apa dan kafasitasnya apa sampai sekarang saya belum tahu, terkait kata-katanya saat itu, tidak perlu dikomentari hanya membuang waktu dan energi kita saja. Yang jelas kita tetap fokus dengan apa yang kita perjuangkan, biar masyarakat menilai kualitas seseorang apapun jabatannya. Karena tidak semua pejabat itu pintar dan bijak, banyak faktor mempengaruhi, saya rasa awak media bisa secara gamblang mendefenisikan dan menginterpretasikan ucapan saya". tutupnya, sembari tersenyum penuh arti.***(LPC)