Pemerintah Andalkan Ekonomi Digital untuk Kejar Pertumbuhan 6,0 Persen pada 2027

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 6,0 persen dan inflasi 2,5 persen pada 2027.
Penulis: Saiful
Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:01:31 WIB

LINEPERISTIWA.COM — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,0 persen pada 2027 dengan sektor ekonomi digital sebagai salah satu mesin penggerak utama. Target itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan landasan realisasi pertumbuhan 5,45 persen secara c-to-c pada semester I-2026. Pemerintah juga menetapkan inflasi 2,5 persen sebagai sasaran pendamping tahun depan.

"Tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen," kata Airlangga dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Tiga Prasyarat yang Harus Dipenuhi

Airlangga menyebut pencapaian sasaran tersebut tidak bisa bergantung pada satu sektor saja. Pemerintah mematok tiga prasyarat utama yang harus berjalan bersamaan.

  • Laju pertumbuhan investasi harus melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
  • Produktivitas tenaga kerja perlu meningkat
  • Ekspor berbasis nilai tambah harus diperkuat

Ketiga syarat itu menempatkan ekonomi digital bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pengungkit. Sektor ini diharapkan menarik investasi, menyerap tenaga kerja terampil, dan membuka jalur ekspor jasa maupun produk digital.

Mengapa Ekonomi Digital Jadi Andalan

Ekonomi digital dinilai punya karakter yang cocok dengan target tinggi: padat investasi, tumbuh cepat, dan tidak terlalu terikat kapasitas fisik. Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa sektor teknologi, perdagangan elektronik, dan jasa keuangan digital akan mendapat perhatian lebih besar dalam bauran kebijakan 2027.

Namun target 6,0 persen menuntut lompatan dari posisi 5,45 persen pada semester I-2026. Selisih sekitar 0,55 poin persentase itu harus datang dari sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang selama ini jadi tulang punggung.

Arti bagi Investor dan Pelaku Bisnis

Bagi investor, pernyataan Airlangga berfungsi sebagai peta arah kebijakan, bukan jaminan realisasi. Target pertumbuhan dan inflasi biasanya menjadi acuan penyusunan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang kemudian memengaruhi arah suku bunga dan imbal hasil obligasi.

Pelaku bisnis di sektor digital perlu mencermati syarat investasi yang harus melampaui PDB. Artinya, insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan kepastian regulasi kemungkinan menjadi instrumen yang diandalkan pemerintah untuk menarik modal masuk.

Sisi lain yang tak kalah penting adalah produktivitas tenaga kerja. Tanpa pasokan talenta digital yang memadai, pertumbuhan sektor ini berisiko tertahan oleh keterbatasan SDM, bukan oleh permintaan pasar.

Yang Perlu Dicermati ke Depan

Pemerintah belum merinci besaran kontribusi ekonomi digital terhadap target 6,0 persen, maupun instrumen kebijakan spesifik yang akan dipakai. Rincian itu biasanya muncul saat pembahasan asumsi makro dan kerangka ekonomi makro dalam dokumen anggaran tahunan.

Realisasi semester I-2026 sebesar 5,45 persen menjadi titik awal yang harus dijaga. Jika laju itu berlanjut hingga akhir tahun, pemerintah punya landasan lebih kuat untuk menaikkan target. Sebaliknya, pelemahan global bisa mempersempit ruang gerak fiskal dan moneter.

Untuk sementara, arah kebijakan sudah jelas: ekonomi digital diposisikan sebagai mesin pertumbuhan, dengan investasi, produktivitas, dan ekspor bernilai tambah sebagai tiga roda yang harus berputar bersama.

Reporter: Saiful