Zulhas: Koperasi Desa Jual Beras Subsidi Rp12.500 per Kilogram
LINEPERISTIWA.COM — Pemerintah menyiapkan satu juta ton beras bersubsidi yang dijual Rp12.500 per kilogram melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Harga itu jauh di bawah harga pasar sebagai upaya menahan lonjakan beras yang membebani masyarakat. Penyaluran lewat koperasi desa diklaim memangkas rantai perantara sehingga warga langsung mendapat harga murah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDKMP dirancang sebagai kanal penyaluran bantuan pangan dan barang bersubsidi agar masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau gerai KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (15/10).
Beras Murah untuk Seluruh Indonesia
Pemerintah menyediakan beras bersubsidi sebanyak satu juta ton untuk seluruh Indonesia dengan harga jual Rp12.500 per kilogram. Zulkifli menyebut harga itu untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga beras di pasaran.
"Koperasi ini untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi pemerintah agar langsung ke rakyat sehingga rakyat ini dapat harga yang murah, yang bagus, tidak melalui makelar-makelar lagi," kata Zulkifli.
Selain beras, koperasi desa diarahkan menjadi titik penyaluran sejumlah program pemerintah. Layanan yang disiapkan mencakup pupuk bersubsidi, elpiji tiga kilogram, minyak goreng, bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga akses pembiayaan usaha.
Bantuan Pangan untuk 33,2 Juta Penerima
Pemerintah menetapkan bantuan pangan beras bagi 33,2 juta penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan disalurkan sekaligus 30 kilogram per penerima, atau setara total sekitar satu juta ton beras.
Zulkifli menekankan ketepatan sasaran dalam penyaluran. Pengurus koperasi bersama kepala desa diminta memeriksa data penerima agar bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar berhak.
"Jangan sampai yang miskin tidak dapat, temannya kepala desa yang kaya dapat. Harus dicek. Yang dapat harus betul-betul yang berhak," ujar Zulkifli.
Layanan Keuangan hingga Pembiayaan UMKM
Koperasi desa juga akan menyediakan layanan keuangan melalui BNI Agen 46. Masyarakat bisa melakukan penarikan dan penyetoran uang serta pembayaran listrik di gerai koperasi.
Koperasi turut diarahkan mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski begitu, pengajuan kredit tetap melalui pemeriksaan usaha dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan koperasi melibatkan kepala desa sebagai dewan pengawas, ketua koperasi sebagai pengelola, serta manajer yang membantu kegiatan operasional dan administrasi.
Pemerintah Akui Masih Butuh Penyempurnaan
Zulkifli mengakui pelaksanaan program KDKMP masih membutuhkan penyempurnaan. Pemerintah bersama kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat kesiapan operasional.
"Ini sesuatu yang baru, tetapi kebijakan ini adalah untuk kepentingan rakyat yang ada di kampung itu," katanya.
Zulkifli berharap koperasi desa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menampung dan memamerkan produk UMKM setempat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi dan program pemerintah.